Suara.com - Hoaks kian menjelma menjadi senjata yang merusak tatanan informasi publik di Indonesia.
Dari isu penipuan hingga politik, derasnya arus disinformasi membuat masyarakat semakin rentan terkecoh.
Menghadapi serangan informasi bohong yang masif, berbagai pihak tak tinggal diam.
Ides dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan bahwa pihaknya terus berupaya menekan penyebaran konten negatif melalui berbagai mekanisme, termasuk penegakan denda administratif bagi platform yang abai.
"Di Komdigi, temuan isu hoaks itu memang paling banyak adalah penipuan, diikuti kesehatan, pemerintahan, dan politik," jelas Ides.
Sementara itu, Felicia dari Google Indonesia menjelaskan tiga pilar pendekatan yang dilakukan platformnya.
Pertama, memperkuat sumber berita terpercaya.
Kedua, secara proaktif mengurangi penyebaran konten berbahaya melalui teknologi.
Ketiga, memberdayakan pengguna melalui edukasi dan literasi digital.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Uang Hasil Korupsi Dibagikan Pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia?
"Ini seperti memvaksinasi masyarakat agar kebal dari mis dan disinformasi," ujar Felicia, merujuk pada program seperti "Cek Dulu Sebelum Kegocek" dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Forum ini menegaskan bahwa melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan teknologi semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.
Tanpa literasi digital yang kuat dan sikap kritis dari pengguna, arus deras disinformasi akan terus menelan korban.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
