REGIONAL:
- Anggota DPRD Padangpariaman melakukan kunjungan kerja ke Sleman saat daerah mereka terdampak parah oleh banjir bandang.
- Kunker tersebut membahas pendidikan, pendataan bansos, PPPK, dan mitigasi bencana dengan Pemkab Sleman.
- Publik mengkritik keras aksi tersebut karena dianggap tidak peka terhadap kondisi darurat di wilayah Padangpariaman.
Suara.com - Aksi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangpariaman yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sleman, DI Yogyakarta, mendadak viral di media sosial.
Hal ini memicu gelombang kritik publik karena Padangpariaman merupakan salah satu daerah di Sumatra Barat yang paling parah terdampak bencana banjir bandang sSumatera.
Unggahan yang beredar di Instagram menunjukkan sekelompok perwakilan rakyat tersebut tengah rapat di Sleman.
Mereka menemui perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, untuk membincangkan berbagai persoalan mulai dari pendidikan, pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos), pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga mitigasi bencana.
Kunker yang berlangsung ribuan kilometer dari daerah asal ini dinilai kontras dengan kondisi riil di Padangpariaman. Pemkab Padangpariaman mencatat setidaknya 10.575 warga dari 3.450 rumah terdampak banjir bandang yang melanda sejak Sabtu (22/11/2025).
Hingga kini, sebagian besar rumah warga masih sulit dibersihkan karena kesulitan akses dan material lumpur yang tebal.
Secara keseluruhan, bencana banjir dan longsor di Sumatra telah menyebabkan 753 jiwa meninggal dunia, 650 jiwa hilang, dan 2.600 jiwa luka-luka di tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat), berdasarkan data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Rabu (3/12/2025).
Menanggapi kritik keras dari publik, Ketua Komisi IV DPRD Padangpariaman, Afredison, berdalih bahwa kunker yang melibatkan Komisi I dan Komisi IV tersebut tidak dapat dibatalkan karena sudah terjadwal jauh hari.
Permohonan kunker Komisi I tercatat diajukan sejak 18 November 2025, sementara Komisi IV diajukan pada 28 November 2025.
Rombongan mengaku ingin menyerap ilmu terkait penanganan Dinas Sosial, kepegawaian PPPK, dan pariwisata, termasuk membahas penanggulangan bencana.
Aksi mereka ini juga mendapatkan sindiran dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sleman, Agung Armawanta.
Ia secara tidak langsung mengkritik keputusan tersebut. Ia menyebut, seandainya ia berada di posisi tamu (DPRD Padangpariaman), ia akan memilih untuk membatalkan kunjungan tersebut demi memprioritaskan bencana di daerahnya.
Kecaman Publik Soal Kepekaan Wakil Rakyat
Tindakan anggota dewan ini segera memicu kecaman keras dari netizen di media sosial, yang mempertanyakan kepekaan dan prioritas wakil rakyat mereka saat masyarakat masih berjibaku menghadapi bencana alam.
"Apa gak malu meninggalkan rakyat mereka yg kena bencana?" tanya seorang netizen. Lainnya menambahkan, "Sepenting apa kunjungan kerja dibandingkan mengupayakan bantuan untuk masyarakat?"
Kritik ini menyoroti bahwa di tengah situasi darurat, fokus utama para pemangku kebijakan seharusnya adalah di lapangan, mengawasi dan mempercepat penyaluran bantuan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
TERPOPULER
