DPR Kritik Pernyataan Cak Imin soal Tobat Nasuha, Minta Pemerintah Fokus pada Solusi Bencana

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sebelumnya, Cak Imin meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan "tobat nasuha" imbas bencana tersebut. 

Menanggapi hal itu, Panggah menilai narasi tersebut tidak tepat, tendensius, dan tidak memberikan solusi komprehensif.

Menurutnya, bahwa dalam situasi krisis seperti ini, pemerintah seharusnya solid memberikan solusi penanganan, bukan justru melempar tanggung jawab antar-lembaga.

"Tidak perlu salah lempar tangung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dll," kata Panggah dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (3/12/2025).

Legislator dari Jawa Tengah ini menyayangkan pernyataan tersebut justru keluar dari sesama pejabat pemerintah di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesusahan.

"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," ujarnya.

Kendati begitu, Panggah tidak menampik bahwa selain curah hujan yang ekstrem, faktor kerusakan lingkungan seperti pengundulan hutan turut menjadi penyebab utama bencana hidrometeorologi. 

Ia memberikan contoh kondisi hutan di Pulau Jawa sebagai gambaran akumulasi masalah yang belum terselesaikan.

"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehesif dan menyeluruh," jelasnya.

Untuk itu, Panggah berharap bencana ini dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi kebijakan tata kelola kehutanan dan sumber daya alam secara menyeluruh, alih-alih saling tuding.

"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," pungkasnya.