Suara.com - Wacana penetapan ruas jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali digemakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adanya kebijakan ini diharapkan bisa menekan kemacetan dan mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum.
Sayangnya, penerapan kebijakan ini justru menuai pro dan kontra dari khalayak. Pemerintah bahkan menjadi sasaran amukan dari beberapa pihak yang tak setuju dengan kebijakan tersebut.
Merespons ramainya gaduh kebijakan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta, politisi Demokrat Ardi Wirdamulia ikut angkat bicara.
Melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil soal kebijakan ini. Ia menerangkan jika rencana tersebut sepenuhnya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
