Suara.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, bahwa belum ada pembicaraan antara Pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan pengelolaan tambang.
Hal itu terkait adanya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan.
“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Senin (3/6/2024).
Mu’ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Selengkapnya, simak video di atas.
VO/Video Editor: Kezia/Annisa
