Suara.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menuai kontroversi setelah mengusulkan pajak tinggi untuk rumah tapak di kawasan perkotaan.
Fahri Hamzah, Wamen PKP sekaligus mantan aktivis reformasi 1998, menilai pajak tinggi untuk rumah tapak dapat mengatasi kelangkaan lahan dan mendorong masyarakat beralih ke hunian vertikal.
Ia menyebut kebijakan ini bertujuan mengonsolidasikan lahan strategis di tengah kota untuk pembangunan rumah vertikal yang terjangkau. Ia menekankan bahwa tanah milik negara, BUMN, dan pemda harus dimanfaatkan untuk program ini.
Menurutnya, pembangunan hunian vertikal di tengah kota dengan lahan negara adalah best practice di seluruh dunia. Namun, usulan ini justru menuai kritik tajam dari warganet di berbagai platform media sosial.
Host/Video Editor: Emma/Faqih
