Suara.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan kunjungannya ke Keraton Solo kepada Komisi X DPR RI, Rabu (21/1/2026). Fadli menyebut pihak Keraton Solo memprotes sebab undangan pemerintah tidak sesuai.
"Undangannya yang dipengin pakai nama rajanya gitu, padahal rajanya sedang ada dua, kira-kira gitu ya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Fadli mengatakan bahwa pemerintah sudah menujuk Plt atau pelaksana tanggung jawab Keraton Solo yakni Panembahan Agung Tedjowulan selama konflik terjadi.
"Karena Keraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Solo dari provinsi kemudian dari APBN," ucapnya.
Meski begitu, Fadli Zon menegaskan pemerintah hanya mengurusi cagar budaya di Keraton Solo bukan mengintervensi urusan penerus tahta.
"Tapi bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga," kata Fadli Zon.
Selengkapnya dalam video ini.
