- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menghitung dampak insentif mobil listrik terhadap defisit APBN.
- Pemerintah masih berhati-hati melanjutkan insentif karena adanya gejolak Timur Tengah mempengaruhi harga BBM.
- Kemenperin dan Kemenkeu masih membahas kelanjutan insentif untuk mencapai target penjualan kendaraan tahun 2026.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kalau Pemerintah bisa mempertimbangkan kelanjutan insentif mobil listrik. Hanya saja dirinya masih menghitung soal efek kebijakan itu ke defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya hitung lagi, kalau bagus kita kasih," katanya dalam acara Buka Puasa Bersama, dikutip Senin (9/3/2026).
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Pemerintah masih hati-hati dalam menerapkan kebijakan insentif mobil listrik. Lebih lagi saat ini tengah terjadi gejolak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah yang berdampak pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Maka dari itu, ia masih mempertimbangkan apakah bakal melanjutkan kebijakan tersebut atau tidak karena bakal berdampak ke defisit APBN.
"Bisa saja, tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung, kita hitung berapa dampak ke defisitnya. Kita mesti hati-hati karena sekarang banyak tekanan dari BBM juga ada, dari ekspor juga mungkin terganggu," paparnya.'
Kendati begitu dia tak menutup kemungkinan Pemerintah bakal melanjutkan insentif mobil listrik apabila tidak berdampak signifikan ke APBN.
"Kita akan hitung, seberapa besar dampaknya ke defisit kita. Kalau enggak terlalu besar, kita kerjakan," jelasnya.
Sebelumnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kebijakan insentif mobil listrik masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hingga kini, belum ada keputusan final terkait skema maupun besaran insentif yang akan diberikan.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, mengatakan pembahasan insentif dilakukan seiring dengan upaya pemerintah mendorong penjualan kendaraan bermotor nasional pada 2026 dengan target 850 ribu unit.
“Tahun lalu realisasinya sekitar 803 ribu unit. Tahun ini kami menargetkan 850 ribu unit, dan Kemenperin sudah bersurat ke Kementerian Keuangan untuk membantu industri otomotif agar penjualannya membaik,” ujarnya di JIEXPO Kemayoran, Jumat (6 Februari 2026).
Lebih lanjut, ia menyebut saat ini usulan insentif mobil listrik masih berada di Kemenkeu dan belum dapat dipastikan kapan keputusan akan diambil.
“Masih dalam pembahasan di Kemenkeu. Ditunggu saja, mudah-mudahan segera ada jawabannya,” katanya.
TERPOPULER
