Harga Minyak Tembus 100 dolar AS per Barrel, Harga BBM Bakal Naik?

Suara.com - Harga minyak dunia melambung tinggi pada pekan ini akibat konflik berkepanjangan di Teluk antara Amerika Serikat dan Israel vs Iran. Melonjaknya harga minyak ini dikhawatirkan akan membuat harga BBM naik dan ketersediannya bahkan menipis.

Pada Senin (9/3/2026), harga kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Mei melonjak lebih dari 25 persen hingga menembus angka 117,16 dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) mencatatkan kenaikan drastis hingga 30 persen, mencapai level tertinggi harian di angka 118,82 dolar AS per barel.

Harga-harga ini naik 30 persen, menyentuh level tertinggi sejak 2022 silam dan diramalkan masih akan terus melonjak jika konflik tak segera usai.

Melonjaknya harga minyak menekan perekonomian negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang masih mengimpor minyak dari luar negeri. Sekitar 20 persen dari impor minyak Indonesia datang dari Teluk, wilayah yang kini bergejolak akibat perang sejak 28 Februari lalu.

Lalu apa dampaknya kenaikan harga minyak terhadap Indonesia? Apakah harga BBM akan ikut naik? Bagaimana pemerintah mengatasinya di tengah anggaran negara yang terbatas?

Menekan APBN

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barrel maka tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi sebesar Rp309 triliun. Sementara defisit akan melebar jadi Rp204 triliun.

"Defisit tambahan Rp204 triliun membuat proyeksi defisit APBN bisa melebar ke Rp866 triliun sampai akhir tahun 2026. Ini setara 3,4 persen PDB," kata Bhima kepada Suara.com di Jakarta, Senin.

Defisit di atas 3 persen ini tentu saja lampu merah untuk pemerintah karena bertentangan dengan Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sementara menurut hitung-hitungan Kementerian Keuangan, jika harga minyak defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap PDB bila harga minyak bertahan pada level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Harga BBM Naik?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu langsung membuka opsi menaikkan harga BBM. Ia mengatakan harga BBM bersubsidi akan naik bila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kapasitas APBN.

“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan harga BBM,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Tapi kemungkinan ini ditepis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Golkar itu menjamin harga BBM bersubsidi, Pertalite, tidak akan naik meskipun harga minyak dunia menembus 118 dolar AS per barel.

“Sekali lagi saya pastikan, sampai dengan hari raya ini insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM subsidi. Untuk subsidi,” ujar Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Bahlil juga kembali menegaskan bahwa pasokan BBM masih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode puasa dan Idul Fitri. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu ‘panic buying’.

Apa yang harus dilakukan?

Celios menilai pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran untuk membiayai impor minyak dengan harga yang lebih mahal. Bhima mengatakan pemerintah dan DPR bisa membahas APBN perubahan untuk mengubah anggaran.

"Opsinya masih ada, yakni dengan membahas APBN perubahan di DPR. Lakukan realokasi dari program yang anggarannya besar," kata Bhima.

"Celios menolak opsi kenaikan harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi," ia menegaskan.

Sementara menurut Hakam Naja dari Indef pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan.

"Belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar dan pelayanan publik," ia membeberkan.

Pangkas anggaran MBG

Sementara Menkeu Purbaya mengungkapkan pemerintah akan merealokasi belanja negara. Sejumlah anggaran program yang memiliki tingkat urgensi rendah bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fiskal. Sedangkan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat tidak akan digeser dan tetap menjadi prioritas belanja.

Dia mencontohkan program yang masih memiliki ruang realokasi anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pergeseran anggaran tidak terjadi pada fungsi inti program dalam penyediaan makanan, melainkan pada kegiatan pendukung, seperti penyediaan kendaraan bermotor bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” kata Menkeu.

Purbaya juga optimistis. Ia mengatakan Indonesia pernah menghadapi tekanan harga minyak dunia yang lebih besar sebelumnya, dengan rekor harga minyak mencapai sekitar 150 dolar AS per barel.

"Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tapi enggak jatuh. Jadi, kita punya pengalaman,” tutup dia.