SuaraBandungBarat.id - Politikus senior PDIP sekaligus Mantan Staf Khusus Presiden RI Bambang Beathor Suryadi ikut bersuara terkait kasus Putri Candrawathi yang dinilai belum ada kejelasan tentang kebenaranya.
Dalam keterangan tertulisnya Bambang mengatakan, jika dirinya mendesak agar Tahanan perempuan yang memiliki bayi dipelakukan seperti Putri Candrawathi. Ucapnya
Menurutnya, bayi jangan sampai dibiarkan ikut dipenjara.
Ditambahkan, jika selama ini banyak orang, termasuk LBH menuntut agar PC dijebloskan ke penjara, maka dirinya justru membangkitkan solidaritas masyarakat untuk menuntut agar tahanan perempuan yang memiliki bayi dijadikan tahanan kota.
“Maka saya membangkitkan solidaritas masyarakat untuk menuntut agar tahanan/napi perempuan yang dipenjara bersama anak anak bayi itu untuk ditunda penahannya, atau jadikan tahanan kota...”
“Jadi adil.. Semua tahanan perempuan yang punya anak bayi untuk diperlakukan sama seperti bayinya Bu PC Sambo....”
Sebelumnya, Sitti Aminah Tardi, komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, menjelaskan bahwa harus dibedakan antara penahanan dan pemidanahan.
Penahanan, kata dia, adalah penempatan seseorang yang sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.
Penahanan juga merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim.
Baca Juga: Bisnis Hunian Vertikal di Bekasi Semakin Semarak
Penahanan, lanjut dia, ada tiga bentuk, yakni berbasis rumah tahanan, tahanan rumah, dan tahanan kota.
“Ketiga-tiganya adalah penahanan, yang kalau dipahami oleh masyarakat penahanan itu terbatas pada berbasis rumah tahanan atau disebut dengan penjara,” tuturnya.
Kata Sitti, proses penahanan bertujuan untuk memastikan tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya
Sedangkan, terpidana adalah seseorang yang sudah mendapatkan keputusan pengadilan dan dihukum untuk menjalankan pemidanaan.
“Dalam kasus Ibu PC ditetapkan sebagai tersangka, dan penahanannya itu menjadi kewenangan penyidik.”
Mengenai instrumen hak asasi perempuan melihat proses penahanan, ia mengacu pada Rekomendasi Umum Nomor 33, tentang akses perempuan terhadap keadilan.
“Dinyatakan dan direkomendasikan kepada negara pihak, dalam hal ini di Indonesia, bahwa penahanan sebelum persidangan itu harus menjadi pilihan terakhir dan sesingkat-singkatnya,” imbuhnya.
