Terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga sedang melakukan kajian yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdulloh Azwar Anas.
“Untuk tenaga honorer kami juga ditugaskan Presiden Jokowi untuk mendengar dan mencari opsi terbaik dari penyelesaian non ASN karena sebenarnya ada undang-undang 2018 bahwa tidak boleh ada lagi tenaga non ASN, batas waktunya November 2023,” ujar Abdulloh Azwar Anas, menyadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Jumat (24/02/2023).
Di mana awalnya, sisa 400 ribu non ASN, maka kami lakukan pendataan ternyata karena berbagai kebutuhan dan perkembangan lain muncul jadi 2,3 juta non ASN tapi yang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak 1,8 juta non ASN.
“Tentu ini jadi PR buat kita disatu sisi kita diminta agar birokrasi kita profesional, tapi disisi lain sistem rekrutmen masih muncul berbagai hal yang tidak bisa kita pungkiri di daerah,” akunya.
“Maka kami sedang mencri opsi jalan tengah, kami melibatkan APPSI dan menerima rekomendasi mereka, serta bertemu APEKSI dan AKASI,” sambungnya.
Pihaknya juga sudah bertemu dengan pimpinan Komisi 2 DPR untuk merumuskan jalan tengah mengatasi hal ini dan melaporkannya ke Presiden terlebih dahulu.
“Skemanya ada dan ini win win solusion karena ini juga menyangkut keuangan daerah contoh formasi yang dituntaskan 2023 yang prioritas dulu pendidikan dan kesehatan,” akunya.
“Yang mana kita siapkan formasi pada 2022 ada 700 ribu lowongan untuk guru, tetapi baru bisa diserap daerah 400 ribu, sehingga ada urusan daerah yang harus kita dengar ternyata soal anggaran yang inilah kami diskusikan dengan daerah,” pungkasnya.
Baca Juga: Jejak Karier Rafael Alun Trisambodo, Kini Berakhir Mundur Sebagai ASN Ditjen Pajak
