Cak Imin ke Kota Banjarbaru Bertemu Guru Adam, Jadwal Pemeriksaan KPK Ditunda

Pendiri Az-Zahra Banua Banjarbaru Guru H Adam Noor Syarkawi menerima silaturahim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya, Jalan Guntur Rambai Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa 5 September 2023.

Dalam kesempatan itu, Guru Adam mendoakan Cak Imin agar mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah di setiap perjuangannya, terutama di jalur politik.

"Allahumma iqdi hawaijina, iqdi hawaiji Muhaimin Iskandar (Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat kami, seluruh hajat Muhaimin Iskandar)," kata Guru Adam dalam keterangan tertulisnya.

Momen silaturahim berlangsung dalam suasana hangat

Guru Adam pun banyak memberikan nasihat kepada Cak Imin. Salah satunya agar istikamah menjaga dan memperjuangkan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Hadir mendampingi Cak Imin Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun A Syamsurijal, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Ketua Fraksi PKB DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin, serta sejumlah kader pengurus PKB setempat.

Setelah sowan Guru Adam, Cak Imin beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Laut. Ia dijadwalkan membuka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Internasional.

Mengirim Surat ke KPK

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Muhaimin Iskandar sudah mengirimkan surat ke KPK untuk minta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap ketua umum partai tersebut terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

"Gus Imin (Muhaimin) sudah berkirim surat untuk penjadwalan ulang," kata Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jazilul menjelaskan alasan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mangkir dari pemeriksaan KPK di Jakarta, Selasa.

Muhaimin sedang menghadiri agenda pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) di Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya.

"Hari ini, beliau (Muhaimin) menghadiri agenda lama, selaku wakil ketua DPR RI, membuka acara Musabaqah Tilawatil Qur’an Internasional JQHNU di Tanah Laut, Kalsel," kata Jazilul.

Dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia

Sebelumnya, KPK menunda pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar, selaku menteri tenaga kerja (menaker) periode 2009-2014, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012.

"Tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi dari saksi (yang) tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menjelaskan Muhaimin awalnya meminta agar pemeriksaan dilakukan pada Kamis (7/9). Namun, penyidik lembaga antirasuah tersebut akhirnya menjadwalkan pemeriksaan menjadi pekan depan.

"Tentu, kami akan sampaikan informasi kembali kepada saksi ini untuk hadir di waktu yang ditentukan oleh tim penyidik KPK," tambah Ali.

KPK pun telah menegaskan bahwa tak ada motif politik dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012 tersebut. Penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan matang.

"Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," kata Ali Fikri.

Pejabat Kemnaker Dipanggil

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai menaker.

"Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red.), waktu kejadiannya kapan. Jadi, kami dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya, siapa yang menjabat di tahun itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9).

Asep menambahkan opsi pemanggilan tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemnaker saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.