Suara.com - Rencana pemerintah untuk mengimpor beras menuai kecaman. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, pemerintah pernah melontarkan pernyataan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Namun, justru mengeluarkan wacana untuk melakukan impor beras.
Menurut dia, pemerintah seharusnya terbuka dan jujur kepada publik tentang produksi beras dan juga konsumsi nasional. Karena, tanpa adanya keterbukaan soal produksi beras, pemerintah akan selalu punya alasan untuk melakukan impor beras. Ini membuat Indonesia menjadi negara agraris yang selalu tergantung kepada beras impor.
“Tahun 2013 kan pemerintah mengatakan Indonesia sudah surplus beras, begitu juga kemungkinan itu akan terulang pada 2014. Tapi kenapa baru selesai pemilu justru muncul rencana untuk impor beras. Sampai sekarang ini kan belum pernah ada keterangan resmi tentang produksi beras nasional, pemerintah hanya mengatakan telah swasembada beras. Ini yang seharusnya diubah,” kata Henry kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (7/5/2014).
Henry menambahkan, UU Pangan menyebutkan pemerintah tidak boleh melakukan impor beras apabila produksi pangan nasional mencukupi. Artinya, impor beras baru bisa dilakukan apabila produksi beras nasional memag tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan konsumsi nasional.
Rencana pemerintah untuk impor beras muncul karena Perum Bulog baru bisa melakukan pengadaan beras sebanyak 700 ribu ton hingga April 2014. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, Bulog berhasil melakukan pengadaan beras sebanyak 1 juta ton. Apabila hingga akhir tahun pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai 2 juta ton, maka pemerinta berencana akan melakukan impor beras.
TERPOPULER
