Pertumbuhan Produksi Listrik Indonesia Tertinggal Dibandingkan Vietnam

Suara.com - Salah satu akar masalah dari ketimpangan investasi antardaerah  adalah listrik. Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Agus Tony Poputra mengatakan, dari 30.320 MW kapasitas terpasang PLN pada 2009, sebanyak 75,55% berada di Jawa dan Bali.

Selain itu pada lingkup nasional, bila merujuk pada endowment rasio elektrifikasi Indonesia yang relatif rendah, maka pertumbuhan produksi listrik Indonesia Indonesia belum mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menyitir data pemerintah, Tony mengatakan, pada periode 2007-2011, pertumbuhan produksi listrik Indonesia rata-rata sebesar 6,41 persen. Angka ini di bawah Vietnam yang tumbuh rata-rata 10,30 persen.

“Kondisi ini menjelaskan, mengapa Vietnam yang sebelumnya sebagai negara terbelakang karena perang bisa melejit dengan pesat. Sebaliknya, Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam mengalami pembangunan yang kurang berkualitas,” ungkap Tony, dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Selasa (9/9/2014).

Dari serangkaian akar masalah yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan suplai listrik Indonesia, terdapat 2 faktor yang cukup dominan. Pertama, lemahnya respons PLN terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan dua harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu harga subsidi dan harga keekonomian pada lebih dari 1 dekade lalu. PLN terlambat untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel ke sumber pembangkit yang lain, seperti batubara, panas bumi, dan sebagainya sesuai dengan ketersediaan lokal.

Kedua, luas jangkauan layanan PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia membuat perusahaan plat merah itu tidak fokus. Mengingat Jawa dan Bali memiliki infrastruktur pendukung yang jauh lebih baik, maka investasi PLN banyak diarahkan ke wilayah ini.

Sebaliknya kawasan lain terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang merupakan wilayah kepulauan dan terbatas dalam infrastruktur pendukung sehingga investment cost-nya tinggi, menjadi prioritas kesekian.

“Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka wilayah-wilayah di luar Jawa dan Bali semakin tertinggal dalam investasi, karena investor potensial mensyaratkan ketersediaan energi listrik,” papar Tony.

Tony melanjutkan, setelah 69 tahun merdeka, Indonesia belum mampu mempersempit kesenjangan pembangunan antara Jawa dan daerah di luar Jawa, bahkan cenderung melebar. Salah satu pemicu utama dari kondisi ini adalah rendahnya investasi di luar Jawa.

Sebagai contoh, katanya, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa investasi asing tahun 2013 yang senilai USD 28,62 miliar teralokasi ke Jawa sebesar 60,54% dan Sumatera sebesar 11,86%. Dengan demikian hanya kurang dari 18% dilakukan di luar kedua wilayah tersebut.

Hal serupa, kata Tony, juga terjadi pada investasi domestik dimana nilai investasi sebesar Rp 128,15 triliun terserap di Jawa sebesar 51,89% dan Sumatera sebesar 17,88%. Sehingga yang tersisa bagi daerah lain hanya kurang 28%. Bila dibanding penyebaran investasi asing dan domestik pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat pola yang mirip yaitu investasi sangat terkonsentrasi pada wilayah tertentu.