Kemiskinan di Indonesia Bisa Menjadi Bom Demokrasi

Suara.com - Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKPUPK) HS Dillon mengatakan pemerintah harus menciptakan kesempatan kerja dan usaha yang bermartabat bagi warga negara sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kunci untuk menanggulangi kemiskinan adalah adanya keberpihakan pemimpin kepada rakyat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berpihak kepada rakyat," kata HS Dillon di Jakarta, Kamis, (25/9/2014).

Dillon mengatakan meskipun angka kemiskinan menurun, tetapi kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya justru meningkat. Karena itu, harus ada penciptaan kesempatan kerja dan usaha yang bermartabat agar kesenjangan itu bisa berkurang.

Menurut Dillon, desain penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama ini sudah baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, misalnya terkait dengan anggaran.

Menurut Dillon, anggaran penanggulangan kemiskinan di Indonesia cukup besar. Terdapat 16 kementerian/lembaga yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan dengan anggaran masing-masing.

"Namun, anggaran tersebut tidak tepat sasaran karena lebih banyak digunakan untuk personil pemerintahan. Hanya sekitar 20 persen saja yang diterima masyarakat miskin," tuturnya.

Dillon mengatakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dan dianggap sebagai investasi. Bonus demografi yang diperkirakan akan diperoleh Indonesia pada 2020 hingga 2035 akan menjadi "bom demokrasi" bila penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan.

"Penanggulangan kemiskinan memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, pemerintah tidak bisa sendiri. Harus ada kerja sama dengan seluruh warga negara untuk menanggulangi kemiskinan," katanya.

Seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, HS Dillon juga akan mengakhiri masa jabatan. Dillon mengatakan selama menjabat sebagai utusan khusus presiden sejak 2011, dia sudah berkeliling ke berbagai daerah dan memberikan masukan kepada Presiden.

Dillon juga telah menyiapkan laporan akhir masa jabatan. Dalam ringkasan eksekutif laporan tersebut, disebutkan data BPS pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin Indonesia masih 28,280 juta orang atau 11,25 persen dari total penduduk Indonesia. (Antara)