Suara.com - Asosiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (AK3S) menyambut baik keputusan pemerintah yang mengangkat Faisal Basri sebagai ketua tim reformasi tata kelola Migas karena pengamat ekonomi Universitas Indonesia itu dikenal dan seringkali menyuarakan perubahan mendasar atas tata kelola Migas.
"Meskipun terlambat kesempatan yang diperoleh Faisal Basri untuk secara nyata memberikan sumbangsih kepada negara ini, tapi ada secercah harapan terhadap perbaikan tata kelola migas nasional kedepan ketika Menteri Sudirman Said menunjuk beliau sebagai ketua tim reformasi tata kelola migas," kata ketua umum AK3S Tri Haryadi di Jakarta, Senin, (17/11/2014).
Perubahan yang mendasar tentunya harus dimulai dari peraturan perundang-undangan bidang Migas. Seberapa besar kepentingan nasional dilindungi dalam undang-undang, kemudian kepentingan investor dijamin bukan saja secara paperwork tetapi juga implementasi di lapangan. Khusus dalam sektor hulu migas, ia melanjutkan, masih banyak terdapat hambatan yang ditemui investor di daerah atau wilayah operasinya menyangkut masalah perijinan dan masalah sosial, termasuk soal ketenagakerjaan.
"Perubahan tata kelola migas juga harus berimbas pada perubahan paradigma atau pola pikir pejabat di daerah karena pemerintah daerah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," katanya.
“Keleluasan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerah sudah diberikan melalui undang-undang otomi daerah, namun dalam bidang-bidang tertentu seperti pengelolaan sumber daya mineral seperti migas tentunya pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membantu para investor yang memiliki wilayah kerja atau operasi di daerah,” jelasnya. (Antara)
TERPOPULER
