Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.860.000
Beli Rp2.735.000
IHSG 7.458,496
LQ45 746,470
Srikehati 349,085
JII 516,664

Tidak Ada Instrumen yang Bisa Kendalikan Harga Properti

Doddy Rosadi | Suara.com

Senin, 05 Januari 2015 | 07:59 WIB
Tidak Ada Instrumen yang Bisa Kendalikan Harga Properti
Ilustrasi: Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan properti. [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Besarnya kenaikan harga properti di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kemauan pengembang untuk menaikkan harga. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, karakteristik pasar properti yang ada lebih ditentukan oleh supply driven dan bukan demand driven.

“Pengembang akan terus menaikkan harga di saat permintaan sedang tinggi dan tidak ada instrumen yang bisa mengendalikan harga properti sampai harga yang dipatok menjadi over value dan pasar jenuh. Bahkan sebenarnya kenaikan BBM pun relatif tidak mempengaruhi harga properti secara langsung. Naiknya BBM akan mempengaruhi biaya produksi namun tidak secara tiba-tiba, melainkan akan berdampak 3 bulan berikutnya. Namun dengan turunnya BBM saat ini, dampaknya pun hampir diperkirakan tidak ada. Naiknya harga properti saat ini lebih dikarenakan inflasi bahan bangunan dan bukan semata-mata karena kenaikan BBM semata-mata,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Kata Ali, tertahannya harga properti saat ini lebih dikarenakan kondisi daya beli yang relatif tergerus akibat naiknya suku bunga KPR dan kondisi pasar properti saat ini yang sudah jenuh karena kenaikan harga yang sudah sangat tinggi dalam 3 tahun terakhir.

Karena itu, kata dia, meskipun harga BBM naik tapi  sebagian besar pengembang tidak serta merta menaikkan harga propertinya karena memang pasar sedang lemah. Kenaikan diperkirakan akan terjadi antara 3% - 7% (qtq) di triwulan I tahun 2015.

“Dengan karakteristik pasar properti Indonesia seperti ini maka pemerintah harus segera membuat instrumen yang dapat mengendalikan harga tanah agar tidak didominasi oleh pengembang. Indonesia Property Watch selalu mengusulkan agar pemerintah segera membentuk bank tanah bahkan sejak 2009 sebelum pasar properti naik tidak terkendali," jelasnya.

Ali mengatakan, bank tanah bukan merupakan konsep baru yang merupakan lahan-lahan milik pemerintah yang dibangun dengan sistem dan mekanisme yang baik sehingga pemerintah akan bertindak sebagai master developer untuk pembangunan rumah rakyat, yang mana juga dilakukan oleh Singapura dengan Housing Development Board yang sampai saat ini telah membangun 1 juta flat hunian untuk rakyatnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemda Diminta Terapkan Konsep Hunian Berimbang

Pemda Diminta Terapkan Konsep Hunian Berimbang

Bisnis | Rabu, 31 Desember 2014 | 13:20 WIB

Kenaikan Harga Properti Sudah Tidak Wajar

Kenaikan Harga Properti Sudah Tidak Wajar

Bisnis | Sabtu, 13 Desember 2014 | 07:00 WIB

BI Rate Naik, Cicilan Rumah Bisa Naik 30 Persen

BI Rate Naik, Cicilan Rumah Bisa Naik 30 Persen

Bisnis | Rabu, 10 Desember 2014 | 15:41 WIB

Survei: Jual Beli Properti Mulai Beralih ke E-Commerce

Survei: Jual Beli Properti Mulai Beralih ke E-Commerce

Bisnis | Jum'at, 05 Desember 2014 | 14:33 WIB

Awal Tahun Depan, Harga Rumah Akan Naik

Awal Tahun Depan, Harga Rumah Akan Naik

Bisnis | Senin, 24 November 2014 | 13:30 WIB

Terkini

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 22:25 WIB

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 20:29 WIB

Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar

Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 18:25 WIB

Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:59 WIB

Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi

Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:55 WIB

Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?

Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:30 WIB

Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama

Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 16:05 WIB

Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel

Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 15:20 WIB

Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal

Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 14:10 WIB

Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU

Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 13:34 WIB