Tidak Ada Instrumen yang Bisa Kendalikan Harga Properti

Suara.com - Besarnya kenaikan harga properti di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kemauan pengembang untuk menaikkan harga. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, karakteristik pasar properti yang ada lebih ditentukan oleh supply driven dan bukan demand driven.

“Pengembang akan terus menaikkan harga di saat permintaan sedang tinggi dan tidak ada instrumen yang bisa mengendalikan harga properti sampai harga yang dipatok menjadi over value dan pasar jenuh. Bahkan sebenarnya kenaikan BBM pun relatif tidak mempengaruhi harga properti secara langsung. Naiknya BBM akan mempengaruhi biaya produksi namun tidak secara tiba-tiba, melainkan akan berdampak 3 bulan berikutnya. Namun dengan turunnya BBM saat ini, dampaknya pun hampir diperkirakan tidak ada. Naiknya harga properti saat ini lebih dikarenakan inflasi bahan bangunan dan bukan semata-mata karena kenaikan BBM semata-mata,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Kata Ali, tertahannya harga properti saat ini lebih dikarenakan kondisi daya beli yang relatif tergerus akibat naiknya suku bunga KPR dan kondisi pasar properti saat ini yang sudah jenuh karena kenaikan harga yang sudah sangat tinggi dalam 3 tahun terakhir.

Karena itu, kata dia, meskipun harga BBM naik tapi  sebagian besar pengembang tidak serta merta menaikkan harga propertinya karena memang pasar sedang lemah. Kenaikan diperkirakan akan terjadi antara 3% - 7% (qtq) di triwulan I tahun 2015.

“Dengan karakteristik pasar properti Indonesia seperti ini maka pemerintah harus segera membuat instrumen yang dapat mengendalikan harga tanah agar tidak didominasi oleh pengembang. Indonesia Property Watch selalu mengusulkan agar pemerintah segera membentuk bank tanah bahkan sejak 2009 sebelum pasar properti naik tidak terkendali," jelasnya.

Ali mengatakan, bank tanah bukan merupakan konsep baru yang merupakan lahan-lahan milik pemerintah yang dibangun dengan sistem dan mekanisme yang baik sehingga pemerintah akan bertindak sebagai master developer untuk pembangunan rumah rakyat, yang mana juga dilakukan oleh Singapura dengan Housing Development Board yang sampai saat ini telah membangun 1 juta flat hunian untuk rakyatnya.