Suara.com - Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia menilai Indonesia bisa saja berhenti mengimpor beras. Syaratnya pemerintah dapat membenahi sistem produksi pertaniannya.
"Sebagai contoh, dulu Vietnam datang ke Indonesia untuk belajar. Namun sekarang malah Indonesia yang mengimpor beras dari mereka. Jadi sebenarnya kita bisa untuk swasembada beras tetapi harus dengan berbagai macam perbaikan," kata Peneliti LP3E Kadin Indonesia Suharyadi di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Dia mengatakan hal itu dalam Forum Diskusi Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia dengan judul 'Apakah Ketahanan Pangan Kita Sudah Kritis?'. Acara ini dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa.
Kadin ingin pemerintah serius dalam memperbaiki sistem produksi pertanian. Misalnya perbaikan irigasi, penyuluhnya, pestisida, benih, dan harus juga ada lompatan teknologi dalam meningkatkan produksinya pertanian.
"Pemerintah telah giat dengan memberikan bantuan alat-alat mesin pertanian, misalnya traktor, 'combine harvester', maupun 'power thresher' dan yang lebih penting isu tentang penarikan traktor yang telah diberikan kepada petani itu tidak benar," katanya.
Sebab indeks keamanan pangan Indonesia masih sangat rendah karena berada di peringkat 72 dengan skor 46,5 dalam skala global. "Bahkan di wilayah ASEAN, posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam," tuturnya.
Selain itu, kata Suharyadi, rata-rata harga beras kualitas medium di Indonesia lebih mahal dari rata-rata harga beras di Thailand dan Vietnam. (Antara)
