Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di daerah Karawang, Jawa Barat (Jabar), terpaksa harus ditunda kembali. Ini lantaran kajian perencanaan pembangunan yang kurang lengkap, sehingga pembangunan pelabuhan terpaksa harus digeser ke timur Cilamaya.
Padahal diketahui, kajian tersebut telah berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini yang jelas, dengan adanya perubahan lokasi pembangunan tersebut, pemerintah harus melakukan studi kelayakan kembali, dan proses pembangunan pelabuhan pun bakal molor.
"Kajian Pelabuhan Cilamaya kemarin belum lengkap. Tidak memasukkan hal penting, seperti ada 200 anjungan dan sumur minyak gas (migas). Lalu (akhirnya) diputuskan tidak mungkin dibangun di Cilamaya," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago, Kamis (9/4/2015), di Jakarta.
Andrinof mengatakan, sebagai alternatif atau pengganti, pembangunan pelabuhan akan bergeser ke arah timur, antara Subang ke Indramayu, dan bukan ke wilayah barat seperti Bekasi. Namun ditegaskannya, penentuan lokasi pelabuhan itu pun masih harus menunggu kajian tambahan.
"Karena lokasinya berpindah, mau tidak mau kita harus mengkaji kembali dengan melakukan studi kelayakan. Tapi ini sifatnya kajian tambahan, bukan mengulang kajian baru lagi, ya, dari yang sebelumnya. Nanti bakal dilihat kebutuhannya bagaimana, lokasinya bagaimana," jelasnya.
Rencananya, menurut Andrinof, kajian tambahan pembangunan Pelabuhan Cilamaya ini akan melibatkan pihak swasta, termasuk hingga ke pembangunannya.
"Nanti kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Kalau pengennya sih swasta. Itu kalau bisa. Soalnya swasta kan enak, pemerintah tidak perlu keluar uang," terang Andrinof.
Dijelaskan Andrinof pula, kajian tambahan yang berisi tentang penentuan lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya itu akan memakan waktu sekitar enam bulan. Itu artinya, kajian tersebut harus selesai pada tahun ini.
"Kajian itu untuk menentukan lokasi persis pelabuhan, sebagai bagian dari proses pembangunan," jelasnya.
Seperti diketahui, rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya terus mengalami penundaan, sejak mulai direncanakan pada tahun 2010 silam. Pemerintah telah membuat tim gabungan guna mengkaji rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya tersebut. Hasilnya pun telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal bulan Maret lalu.
Penundaan masih harus terjadi, antara lain lantaran PT Pertamina (Persero) pernah melakukan penolakan atas rencana pembangunan pelabuhan tersebut, mengingat banyaknya aktivitas perminyakan di wilayah tersebut. Artinya, pembangunan tersebut bagi Pertamina berpotensi merugikan perusahaan. Tepatnya, lokasi pembangunan tersebut berada di jalur distribusi gas milik Pertamina, sehingga dinilai akan mengganggu pasokan energi ke industri, bahkan pasokan listrik untuk wilayah Jakarta.
"Pupuk Kujang dapat pasokan gasnya dari situ. Dia produksi 1 juta ton pupuk untuk pertanian. Kemudian listrik Jakarta juga dari ONWJ. Suplai gas untuk kilang Balongan juga. Kalau ini terganggu, maka BBM juga terganggu," ujar VP Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mudakir, dalam satu kesempatan.
Sementara itu sesuai rencana awalnya, Pelabuhan Cilamaya yang hendak dibangun dinilai dapat memperlancar pengiriman barang di jalur laur. Hal itu karena akan dapat menghemat waktu tanpa harus berdesak-desakan di Pelabuhan Tanjung Priok, serta dapat menghemat biaya logistik karena perjalanan yang lebih singkat.
TERPOPULER
