Infografis
Suara.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya rencananya diserahkan kepada pihak swasta. Namun, pemerintah mengajukan beberapa syarat kepada swasta.
Syarat yang diajukan salah satunya swasta harus bersedia membangun dermaga khusus bagi para penumpang. Jadi, pelabuhan pengganti Cilamaya bukan hanya untuk barang melainkan diperuntukkan bagi para penumpang.
"Jadi, nanti pemerintah sifatnya hanya menumpang dan memanfaatkan. Contohnya dengan dibangunnya dermaga, pemerintah akan memanfaatkan dermaga tersebut untuk kapal penumpang, " kata Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Jakarta, Kamis (9/4/2015).
Proyek pelabuhan pengganti Cilamaya diteruskan pembangunannya dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Soalnya kalau pelabuhan dipaksakan dibangun di Cilamaya itu sudah tidak mungkin. Karena jalurnya mengganggu pipa minyak milik PT Pertamina. Salah satu alternatifnya dan yang harus di geser yakni di Subang atau Indramayu. Ini bukan berarti pelabuhan tidak akan dibangun, hanya ditunda saja," katanya.
Andrinof menilai saat ini yang paling berkepentingan terhadap pembangunan pelabuhan baru ialah para pelaku industri yang berinvestasi besar di sekitar pantai utara Jawa. Oleh sebab itu, pemerintah membuka pintu bagi para investor yang ingin membangun pintu masuk laut.
"Yang paling minat dan berkepentingan itu adalah perusahaan Jepang di kawasan Karawang. Dasarnya karena kebutuhan industri yang ada di Karawang mereka butuh akses masuk ke sana," katanya.
Andrinof optimistis kajian dan studi kelayakan proyek pelabuhan pengganti Cilamaya, yang prosesnya melibatkan negara asing, akan selesai pada tahun ini. Pemerintah pun berencana menyerahkannya pembangunan proyeknya kepada swasta dengan syarat lain tidak ada masyarakat yang dirugikan.
Ketika ditanya pihak swasta mana yang pas untuk memegang proyek ini, Andrinof masih belum tahu.
"Ini masih di cari siapa yang berminat. Pokoknya kajian pembangunannya harus lengkap dulu, " kata dia.
Seperti diketahui, rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya terus mengalami penundaan sejak mulai direncanakan pada tahun 2010 silam. Pemerintah telah membuat tim gabungan guna mengkaji rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya. Bahkan, hasilnya telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada awal bulan Maret.
Hal ini disebabkan PT Pertamina (Persero) pernah melakukan penolakan atas rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya mengingat banyaknya aktifitas perminyakan di wilayah tersebut sehingga pembangunan tersebut berpotensi merugikan perusahaan. Lokasi pembangunan tersebut berada di jalur distribusi gas milik Pertamina sehingga akan mengganggu pasokan energi ke industri bahkan pasokan listrik untuk wilayah Jakarta.
Berdasarkan pengamatan lapangan ada kendala teknis yang membahayakan. Ada 200 lebih anjungan sumur minyak dan gas, artinya kajian di masa dulu tidak ada perhitungan seperti itu.
