Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penentuan asumsi makro secara final untuk pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016 akan diputuskan sesuai dinamika perkembangan global.
"Nanti kita lihat berapa, dan kita masih melihat dinamika perkembangan terakhir, karena kita punya waktu untuk menentukan itu. Pemerintah tidak keberatan, apabila harus direvisi," kata Menkeu seusai mengikuti rapat paripurna DPR tanggapan fraksi tentang RAPBN 2016 di Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Menkeu menjelaskan pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016 sebesar 5,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global mulai mengalami pemulihan tahun depan.
Namun, ia mengatakan angka pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2016, yang akan dibahas pada rapat kerja Badan Anggaran antara pemerintah dan DPR untuk merumuskan APBN, masih bisa mengalami revisi.
"Nanti kita lihat perkembangan terakhir, karena world economic outlook melihat kondisinya tahun depan masih bagus," kata Menkeu.
Dalam rapat paripurna DPR, sejumlah fraksi memandang target pertumbuhan ekonomi pada 2016 masih terlalu optimistis, ketika kondisi ekonomi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih mengalami perlambatan.
Meskipun demikian, apabila pemerintah tetap mempertahankan angka asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, maka fraksi-fraksi meminta pemerintah untuk bekerja lebih keras agar ekonomi nasional bisa tumbuh sesuai harapan.
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2015 hanya sebesar 4,7 persen dan diprediksi hingga akhir tahun hanya mencapai angka perkiraan pemerintah yaitu 5,2 persen.
Kinerja yang melambat tersebut karena konsumsi rumah tangga dan investasi sedang mengalami kontraksi. Padahal, ekspor tumbuh negatif karena turunnya harga komoditas global dan berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor.
Pemerintah masih berupaya untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran belanja di semester II-2015 terutama belanja modal yang bermanfaat untuk pembenahan sarana infrastruktur. (Antara)
