Suara.com - Dalam pidato pembukaan Rapimnas I PDIP, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kritik pedas terkait BUMN dan menyinggung soal Pansus Pelindo II.
"Konstitusi mengamanatkan pentingnya peran B-U-M-N adalah Badan Usaha Milik Negara. Milik negara, milik negara. Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-undang tentang BUMN," papar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato di Rakernas I PDI Perjuangan di JI EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
"Demikian halnya, ketika DPR RI memutuskan untuk menggunakan hak dewan, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini menjadi pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi," tambah Mega.
Kritik Mega ini memang seolah menyindir keberadaan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, Pansus Pelindo II yang diketuai anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka, mengeluarkan salah satu rekomendasi yang berisi pemberhentian Menteri BUMN Rini Soemarno. Kala itu, Pansus Pelindo menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1)
Selama ini PDIP memang menjadi parpol yang paling sering bicara soal pemberhentian Menteri BUMN Rini Soemarno.
