Suara.com - Sebanyak delapan trayek perintis diserahkan kepada pihak swasta yang awalnya 44 trayek menjadi 52 trayek untuk dioperasikan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit dalam diskusi di Jakarta, Selasa (12/1/2016) mengatakan, dengan demikian porsi swasta lebih banyak, dibandingkan PT Pelni yang awalnya mendapatkan 52 trayek dari total 96 trayek.
"Pelni hanya sanggup 44 trayek, dari 52 itu kita kasih ke swasta," ucapnya.
Awalnya, Bobby mengatakan, Pelni berperan sebagai "single operator", khususnya untuk kapal-kapal negara agar memudahkan pengawasan dan perawatannya.
Selain itu, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai serta memiliki kompetensi di bidang angkutan laut.
Namun, menurut dia, kru Pelni dinilai belum siap dalam menjalankan pelayaran perintis di 26 pelabuhan tersebut serta kapalnya belum memenuhi spesifikasi.
Dia menyebutkan anggaran subsidi perintis 2016 adalah Rp936 miliar, dengan rincian untuk 52 trayek Rp575,2 miliar, sementara untuk 44 trayek Rp360 miliar.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, anggaran pemeliharaan atau "docking" kapal tahun 2016 untuk 52 kapal perintis, yakni Ro104 miliar.
Adapun, Bobby menyebutkan 33 kontrak yang dioperasikan swasta sudah berjalan, 11 di antaranya masih lelang dan 44 trayek Pelni menunggu Perpres.
"Untuk Perpres ini nomornya sudah ada, tinggal ditandatangani Menkumham," ujarnya.
Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro saat dihubungi mengatakan bukan delapan, melainkan tujuh trayek yang belum bisa dijalankan karena kapalnya tidak memenuhi kualifikasi.
"Kapalnya tidak siap, bukan Pelni tidak sanggup," katanya.
Direktur Armada dan Teknik Pelni OM Sodikin menampik ketidaksiapan kru dalam menjalankan trayek perintis tersebut.
"Pelni siap kok, orang krunya banyak. Kapal itu ada juga yang rusak, belum siap dioperasikan" tuturnya.
Sodikin menyebutkan baru 23 kapal yang sudah siap dioperasikan dan perbaikan kapal rusak tersebut perlu waktu yang tidak sebentar.
(Antara)
