Hadapi MEA, Pemerintah Revisi Daftar Negatif Investasi

Suara.com - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Teratas (Ratas) yang membahas Daftar Negatif Investasi yang diatur dalam Perpres 39/2014 akan direvisi untuk mempersiapkan Perpres untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Karena sudah masuk MEA jadi harus ada revisi yang dilakukan agar membuat investasi di negara kita jauh lebih 'friendship', menarik dan gampang. Investor juga ada kepastian," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat konferensi pers hasil Ratas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Pramono mengungkapkan Presiden menugaskan Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, BKPK dan Menteri Perdagangan untuk mengkaji dan mempelajari revisi aturan dari 16 kementerian/lembaga dalam dua pekan ini.

"Setelah semuanya selesai, Perpres secara keseluruhan akan disempurnakan," kata Pramono yang didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Franky Sibarani dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

Darmin Nasution mengatakan dalam revisi Perpres 39/2014 ini, Presiden meminta ada sejumlah perubahan agar kesempatan investasi lebih luas.

"Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI kita dalam waktu dua minggu sudah mulai keluar satu putaran, karena akan ada putaran berikutnya," tutur Darmin.

Darmin menyebut ada 754 komoditi yang akan diatur dalam revisi peraturan ini sehingga tidak bisa selesai sekaligus.

"Kami akan segera bekerja untuk itu, dan mudah-mudahan itu akan menjadi suatu berita, suatu gambaran yang baik bagi dunia usaha kita atau internasional. Tentu BKPM akan ikut di depan untuk mengurus ini karena DNI adalah aturan bidang investasi," jelas Darmin.

Franky Sibarani mengatakan pihaknya sudah melakukan banyak koordinasi, diantaranya terkait bidang pertahanan, perfilman, distribusi, dan bioskop.

Kepala BKPM ini juga menyebut bidang farmasi, terutama industri obat dan industri bahan baku obat, terkait rumah sakit masih perlu perlu pendalaman.

Sementara untuk bidang Pariwisata secara umum hampir selesai dan "E-commerce" juga hampir final, tinggal satu putaran lagi.

"Memang arahan Presiden untuk kita bisa lebih cepat. Dalam dua minggu ke depan, kami sudah bisa sampaikan progres ke Presiden. Harapannya sudah semakin mengerucut dan hampir final," kata Franky.

(Antara)