Proyek Kereta Cepat Dicurigai Sarat Kepentingan Rini Soemarno

Arsito Hidayatullah, Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 22 Januari 2016 | 15:58 WIB
Proyek Kereta Cepat Dicurigai Sarat Kepentingan Rini Soemarno
Lokasi groundbreaking proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Kamis (21/1/2016), di Cikalong Wetan, Bandung Barat. [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Suara.com - Pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengungkapkan adanya banyak kejanggalan dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui, pembangunan proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/1/2016), di Cikalong Wetan, Bandung Barat.

Faisal menuding bahwa proyek yang menelan investasi sekitar Rp70 triliun dan disebut tidak menggunakan uang negara tersebut, mengandung unsur kepentingan pribadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang notabene menjadi penghubung antara Indonesia dan Cina soal investasi di sektor transportasi.

"Sebut saja, ada Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana urus deal-nya dulu? Oke, kok bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api malah nggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal, saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2016).

 
Lebih jauh, Faisal bahkan menilai penunjukan Cina sebagai investor dalam pembangunan kereta cepat ini berkaitan dengan pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia.

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI dan BRI yang masing-masing 1 miliar dolar AS? Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, harus dibuka dan terang-benderang, supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya," tegasnya.

Meski Menteri BUMN mengklaim tak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek ini, namun Faisal menilai bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan negara yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jadi akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN. Jadi, APBN juga (jatuhnya). Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak gini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," ungkapnya.

Faisal pun menilai, direstuinya proyek KA Cepat ini oleh Presiden Jokowi kemungkinan lantaran Jokowi sendiri tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait proyek ini. Maka, dia pun menyerukan kepada Rini Soemarno untuk dapat menjelaskan permasalahan ini secara gamblang.

"Presiden kita itu tidak bodoh. Dia (Jokowi) merestui proyek ini karena beliau itu kurang lengkap (informasinya) dan terkesan tidak ada masalah. Jadi harus dijelaskan secara gamblang ini," tegasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Miniatur KA Cepat Jakarta-Bandung Pertama di Asia Tenggara

Miniatur KA Cepat Jakarta-Bandung Pertama di Asia Tenggara

Bisnis | Kamis, 21 Januari 2016 | 18:11 WIB

Dirut Kereta Cepat Jamin Tak Ada Kecelakaan

Dirut Kereta Cepat Jamin Tak Ada Kecelakaan

Bisnis | Kamis, 21 Januari 2016 | 17:00 WIB

Ahok Puji Pemerintah Bisa Mulai Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

Ahok Puji Pemerintah Bisa Mulai Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

News | Kamis, 21 Januari 2016 | 16:20 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×