Pemerintah dan BI Gelar Rakor Logistik Pangan di NTT

Suara.com - Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional Jumat (12/2/2016) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Rakor adalah memperoleh gambaran riil terkait dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah serta distribusinya.

"Permasalahan tersebut kerap menimbulkan disparitas harga pangan yang tinggi antardaerah, sehingga akan menjadi tantangan dalam upaya stabilisasi harga," ujar Tirta di Kupang, Jumat (12/2/2016), seperti dikutip dari siaran pers dari BI.

Selain itu, lanjut Tirta, rakor diharapkan dapat memberi gambaran riil mengenai perkembangan implementasi kebijakan penguatan konektivitas antardaerah, khususnya terkait kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung serta pembenahan logistik pangan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan.

Rakor di NTT selanjutnya diharapkan akan merumuskan opsi kebijakan yang dapat ditempuh bersama oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi percepatan pembenahan logistik dan peningkatan kapasitas produksi pangan Tirta mencontohkan, salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), termasuk NTT, adalah disparitas harga dan inflasi yang tinggi, yang kerap memicu gejolak harga pangan.

Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah permasalahan logistik, dan kapasitas produksi pangan yang terbatas.

NTT, sebagai salah satu simpul logistik nasional dan salah satu basis produksi pangan nasional (khususnya sapi), memiliki potensi besar untuk mengakselerasi aktivitas perdagangan antarwilayah barat dan timur Indonesia.

Inilah antara lain yang melatarbelakangi pemilihan NTT sebagai lokasi diselenggarakannya Rakor antara BI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tema "Mempercepat Perbaikan Sistem Logistik untuk Memperkuat Ketahanan Pangan", ujar Tirta.

Secara nasional, pembenahan sistem logistik telah menjadi prioritas Pemerintah dalam lima tahun ke depan, dengan sasaran meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Pemilihan prioritas ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap PDB, dari 23,6 persen di tahun 2015 menjadi 19,2 persen pada tahun 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok strategis.

"Upaya pembenahan logistik pangan dan peningkatan kapasitas produksi perlu didukung oleh kebijakan yang saling terkait antar-Pemerintah pusat dan daerah," kata Tirta.

Dalam pandangan Bank Indonesia, upaya memperkuat sistem logistik nasional merupakan salah satu hal penting guna mencapai stabilitas harga dan perlu menjadi bagian terintegrasi pada agenda ketahanan pangan Pemerintah. Dukungan sistem logistik yang memadai akan turut berperan penting dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan.

Tirta menambahkan, penekanan pada penguatan konektivitas antardaerah serta antardesa dan kota turut memberikan dampak yang positif bagi berkembangnya produksi pangan. Dengan sistem logistik dan produksi pangan yang semakin baik di tiap daerah, ketahanan pangan nasional pun akan semakin baik.

"Tanpa meninggalkan konteks dan dimensi nasional, diskusi dan koordinasi kali ini akan lebih difokuskan pada upaya mempercepat perbaikan sistem logistik untuk memperkuat ketahanan pangan dari sisi kapasitas produksi pangan serta distribusinya di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di NTT dan sekitarnya," ujar Tirta.