Suara.com - Industri kreatif saat ini tengah menjadi trending topic dunia. Bahkan, banyak negara mulai sadar dan menjadikan sektor ini menjadi sektor prioritas pembangunannya. Selain itu, sektor ini juga menjadi alternatif tumpuan ditengah persoalan anjloknya harga minyak yang merembet ke sektor-sektor lainnya.
Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai belum berpihak pada pelaku industri kreatif karena mereka masih dilanda berbagai kesulitan, terutama perpajakan. Pelaku industri ini sifatnya sangat membutuhkan stimulus insentif, akan tetapi pemerintah dinilainya masih membebani pajak yang dikenakan. Sehingga menyulitkan mereka, terutama pengusaha pemula.
“Mereka sangat membutuhkan skema permodalan yang lebih mudah. Namun, mereka yang baru memulai usaha sering terkendala permodalan. Tak hanya itu saja, mereka juga dikenakan pajak PPn, terus ditambah lagi PPh badan. Ini tentu memberatkan dan perlakuannya harus dibedakan. Kalau bisa gak bayar pajak, kenapa harus bayar?,” Kata Ajib dalam acara Forum Dialog HIPMI ke 37 di Menara Bidakara 2, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Ia juga mencontohkan, saat kunjungannya ke kawasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang ternyata kaya akan tanaman rotan. Bahkan, secara umum ada satu sungai setiap Desa yang disekitarya terdapat rotan yang meilmpah. Tetapi, masyarakat pada umumnya hanya mengambil rotan dan dijual tanpa diolah menjadi barang yang bernilai tinggi. Padahal, kata Ajib, jika diolah semisal menjadi produk meubel, maka sungguh luar biasa nilainya.
“Rotan di Kaltara umumnya hanya dipotong untuk dijual seharga Rp 7.000. Padahal besar potensinya jika rotan tersebut dioalah menjadi produk bernilai tinggi, seperti meubel, maka nilainya bisa menjadi jutaan rupiah,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif, Fajar Hutomo berkata bahwa aspek permodalan menjadi salah satu persoalan besar yang harus segera diatasi karena saat ini kebanyakn pendanaan masih bersifat short term. Untuk itu, kata Fajar, perlu alternatif sumber pendanaan lain, seperti model ventura, crowdfunding, dan lainnya.
“Permodalan bagi industri kreatif sulit diperoleh karena dananya lebih bersifat long term dan high risk. Sehingga perbankan enggan mengucurkan dananya untuk mereka. Seharusnya peran model ventura, terlebih lokal, juga bisa diberikan insentif karena mereka terlibat tugas Negara untuk mendorong tumbuhnya sektor ini,” katanya.
Dirjen IKM (Industri Kecil Menengah), Roy Sianipar memang mengakui bahwa kebijakan insentif fiskal masih kurang dibandingkan insentif non fiskal. “Kebijakan non fiskal sudah cukup banyak, seperti pelatihan, hak cipta, dan sebagainya sudah banyak diberikan. Akan tetapi, kebijakan insentif masih kurang,” katanya.
TERPOPULER
