Suara.com - Langkah pemerintah Indonesia membujuk pemerintah dan parlemen Prancis terkait rencana pengenaan pajak progresif terhadap produk crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit telah membuahkan hasil. Kabar terbaru menyebut bahwa Prancis sepakat menurunkan pajak tambahan dari 300 Euro menjadi 90 Euro saja.
Artinya, lewat kesepakatan ini, Prancis tidak jadi memberlakukan pajak progresif seperti yang dirancang sebelumnya. Kendati Prancis melunak, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit (BPDP) Sawit mengaku tetap tidak bisa menerima. Indonesia menilai penerapan pajak tambahan merupakan bentuk sikap diskriminatif.
"Sikap Perancis terlihat melunak karena merubah pengenaan pajak dari 300 Euro menjadi 90 Euro. Tetapi tetap bukan hal yang dapat diterima oleh Indonesia," kata Bayu saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/3/2016).
Mantan Wakil Menteri Perdagangan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut menilai kebijakan tersebut bersifat diskriminatif karena akan "menyetarakan pajak". "Mengapa tidak disamakan nilai pajaknya untuk semua minyak ," uiar dia.
Jika memang untuk mendorong "sustainability", Bayu mempertanyakan mengapa Prancis tidak menetapkan ketentuan yang sama (pembedaan pajak untuk produk yang "sustainable"/tidak) untuk semua minyak. "Namun demikian, Indonesia memberi apresiasi pada Perancis karena tetap terbuka untuk dilakukan dialog dan diskusi menyangkut hal ini," jelasnya.
Terkait dengan sustainability, sebenarnya Perancis dan Indonesia, serta negara2 lain, di COP 21 telah bersepakat bahwa usaha untuk mencapai ekonomi yang lebih sustainable itu akan dilakukan dengan sistem insentif, bukan dengan punishment. "Artinya yang lebih sustainable diberi reward bukan sebaliknya," tutup Bayu.
