Suara.com - Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng menilai Pemerintah DKI jakarta yang terjadi estafet kepemimpinan dari Gubernur Joko Widodo kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seolah digembar gemborkan sebagai pemerintahan yang super.
Namun, menurutnya, ternyata penilaian sebagian kelompok tersebut berbeda dengan penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang justru memaparkan kondisi sebaliknya. Pemerintahan ini secara statistik nyaris tanpa prestasi. "Hal ini ditunjukkan oleh berbagai fakta indicator dasar statistik DKI Jakarta," kata Salamudin saat dihubungi, Selasa (29/3/2016).
Buruknya kondisi ekonomi DKI Jakarta ditandai oleh tingkat pengangguran terbesar di Indonesia adalah di DKI Jakarta dan Banten. "Di Banten sebanyak 8,85 persen, sementara di DKI Jakarta sebanyak 8,36 persen, jauh diatas rata rata Indonesia," ujar Salamudin.
Selain itu jumlah kemiskinan di DKI Jakarta telah meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Jika jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 363.200 orang, tahun 2015 menjadi 398,920 orang atau meningkat 9,83 persen.
Sementara Indeks kedalaman kemiskinan meningkat tajam antara tahun 2014 ke tahun 2015 dari 0,39 ke 0,52. Yang paling parah adalah Indek keparahan kemiskinan meningkat dari 0,7 pada tahun 2014 menjadi 0,10 pada tahun 2015.
Kelemahan utama pemerintah DKI jakarta adalah realisasi belanja daerah adalah yang terendah. Realisasi belanja 2015 senilai 37,8 triliun Rp. sebesar 53,39 persen dari yang direncanakan.
Ia menambahkan hal yang sangat membahayakan dan harus menjadi perhatian semua pihak adalah masalah ketimpangan ekonomi meningkat dari 0,44 tahun 2014. Tahun 2015 belum diumumkan. Berarti kelompok kaya menguasai 44 persen pendapatan DKI Jakarta. "Ketimpangan DKI Jakarta adalah yang tertinggi secara nasional," tambah Salamudin.
Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi akan menjadi masalah utama yang akan menimbulkan gejolak sosial dan sentiment antara orang miskin kepada segelintir orang kaya yang menguasai Jakarta. "Apa yang dipaparkan BPS DKI Jakarta tersebut adalah kenyataan riil capaian gubernur DKI," tutup Salamudin.
