PT MWS Klaim Telah Hentikan Kegiatan Reklamasi Pulau G

Vice President Public Relation & General Affairs PT Muara  Wisesa Samudra (PT MWS) Pramono mengaku pihaknya akan kooperatif mengikuti ketentuan pemerintah terkait adanya moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta. Terkait hal itu, kata dia, pihaknya juga telah menghentikan kegiatan reklamasi di Pulau G atau Pluti City.

"PT Muara Wisesa Samudra adalah pengembang yang beritikat baik, kami selalu beritikad baik untuk menjalankan proyek reklamasi dari pemerintah, Terkait dengan pernyataan Gubernur, menteri LHK, Men KKP, Menko bahwa reklamasi teluk Jakarta akan dihentikan sementara.  kami adalah pengambang yang mematuhi peraturan pemerintah," kata Pramono dalan menggelar konfrensi pers di Bandar Djakarta, Bay Walk Mall Pluit, Jakarta Utara, Kamis (21/4/2016).

Menurutnya, PT MWS selaku pihak pengembang akan tetap mematuhi aturan yang telah ditentukan pemerintah untuk memoratorium proyek pembangunan pulau buatan.

"Prinsip kami mamatuhi peraturan pemerintah dan pernyataan pejabat pemerintah, kami saat ini dalam proses penghentian proyek trek sementara waktu," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga semua persyaratan pembangunan dipenuhi.

Guna mempercepat penyelesaian persoalan reklamasi Teluk Jakarta, Menko Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan untuk membentuk joint committee untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi.

"Diputuskan akan dibentuk joint committee, supaya masalah ini diselesaikan secepatnya," ujar Rizal saat konferensi pers di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta Pusat, Senin, (18/4/2016).

Tim terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian terkait plus Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kemendagri diwakili dua dirjen, dan perwakilan dari Sekretaris Kabinet.

Sementara, Kemenko Maritim dan Sumber Daya diwakili dua deputi. Provinsi DKI paling banyak wakilnya, meliputi deputi gubernur, asisten pembangunan, sekretaris daerah, dinas kelautan dan tim dari gubernur DKI.

"Tim ini akan mulai rapat Kamis mendatang. Merapatkan apa yang harus diselaraskan, melakukan audit aturan yang ada, apa yang bolong," katanya.