Moratorium SPPG Harus Jadi Momentum Audit Nasional, Bukan Sekadar Stop Dapur Baru

Suara.com - Moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diputuskan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah yang dapat dipahami dalam konteks tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang sangat cepat dalam waktu singkat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, saat ini terdapat sekitar 27.877 SPPG yang telah beroperasi dan sekitar 12.000 SPPG yang masih berada dalam berbagai tahap persiapan. Di saat yang sama, BGN juga menemukan adanya kelebihan kapasitas sekitar 7.000 dapur dibandingkan kebutuhan nasional saat ini.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama BGN bukan lagi memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan setiap SPPG benar-benar dibutuhkan, memenuhi standar, dan mampu beroperasi secara efisien. Dalam konteks tersebut, moratorium bukanlah kebijakan yang keliru. Justru akan lebih berisiko apabila pemerintah terus membuka titik baru tanpa mengetahui kondisi riil jaringan SPPG yang telah terbentuk.

Namun, moratorium tidak boleh berhenti sebagai kebijakan penghentian sementara pembangunan dapur baru. Kebijakan ini harus menjadi pintu masuk bagi audit nasional terhadap seluruh ekosistem SPPG secara menyeluruh, objektif, dan tanpa pandang bulu. Jika tujuan moratorium adalah meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki efisiensi anggaran, dan memastikan pemerataan manfaat program, maka audit harus mencakup seluruh SPPG, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan.

Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada sekitar 12.000 SPPG yang masih mengantre untuk beroperasi. Padahal pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, berapa banyak dari 27.877 dapur yang telah beroperasi benar-benar memenuhi standar BGN?

Status operasional tidak otomatis berarti sesuai standar. Sebuah dapur mungkin telah memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari, tetapi belum tentu memiliki tata letak yang memadai, alur kerja satu arah yang aman, ruang persiapan yang sesuai, sistem pengolahan limbah yang layak, maupun standar higiene dan sanitasi sebagaimana dipersyaratkan.

Dalam program yang berkembang sangat cepat, variasi kualitas seperti ini hampir tidak terhindarkan. Karena itu, audit nasional harus dimulai dengan keberanian melihat kondisi apa adanya. Keberhasilan program publik tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga dari kualitas fasilitas yang digunakan untuk melayani masyarakat.

Di sisi lain, sekitar 12.000 SPPG yang masih berada dalam tahap persiapan juga tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Di dalamnya terdapat titik yang telah memperoleh persetujuan lokasi, tetapi progresnya sangat beragam. Ada yang masih mencari investor, ada yang baru mengamankan lahan, ada yang sedang membangun, ada yang telah menyelesaikan konstruksi, dan ada pula yang tinggal menunggu evaluasi maupun penempatan Kepala SPPG. Menyamakan seluruh kategori tersebut dalam satu kebijakan moratorium berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Perlu dipahami bahwa status "tahap persiapan" bukan sekadar status administratif tanpa konsekuensi. Setelah memperoleh persetujuan titik, yayasan atau mitra diberikan waktu sekitar 45 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Dalam praktiknya, pembangunan fisik rata-rata memerlukan waktu sekitar dua bulan. Pada saat yang sama, mitra juga harus mulai memesan peralatan dapur yang membutuhkan waktu produksi dan pengiriman sekitar satu bulan, serta kendaraan distribusi yang memerlukan proses karoseri hingga dua bulan. Sebagian besar pengadaan tersebut bahkan mensyaratkan pembayaran uang muka hingga sekitar 50 persen dari nilai kontrak.

Untuk satu unit SPPG berukuran 20 x 20 meter yang dibangun sesuai standar, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai sekitar Rp2,265 miliar. Nilai tersebut meliputi pembangunan fisik sekitar Rp1,1 miliar, pengadaan peralatan dapur sekitar Rp463 juta, instalasi pengolahan air limbah sekitar Rp50 juta, sistem ducting, exhaust, fresh air, dan instalasi gas sekitar Rp104 juta, serta dua unit kendaraan distribusi sekitar Rp548 juta. Tidak sedikit pula mitra yang menggunakan pembiayaan perbankan sehingga bunga pinjaman telah berjalan sejak proses pembangunan dimulai.

Karena itu, dampak moratorium tidak hanya dirasakan oleh pihak yang baru memperoleh persetujuan lokasi. Kebijakan tersebut juga berdampak pada mitra yang telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar dan memenuhi kewajiban yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Inilah sebabnya audit nasional harus mampu membedakan secara tegas antara titik yang baru tercatat dalam sistem dengan titik yang telah menunjukkan komitmen investasi dan progres pembangunan yang substansial.

Di sisi lain, audit juga tidak boleh berangkat dari asumsi bahwa seluruh dapur yang telah beroperasi pasti memenuhi standar. Tujuan audit adalah menemukan kondisi sebenarnya, bukan membenarkan seluruh keadaan yang sudah terlanjur ada.

Karena itu, hasil audit idealnya mengelompokkan seluruh SPPG ke dalam tiga kategori. Pertama, dapur yang telah memenuhi standar dan layak dipertahankan. Kedua, dapur yang belum memenuhi standar tetapi masih layak diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, dapur yang secara teknis tidak memenuhi standar dan tidak ekonomis untuk diperbaiki.

Kategori terakhir inilah yang sering luput dari pembahasan. Padahal bisa saja terdapat dapur yang sejak awal dibangun pada lokasi atau bangunan yang tidak memungkinkan penerapan standar BGN, seperti ukuran bangunan yang terlalu kecil, alur kerja yang tidak dapat dipisahkan, ruang produksi dan persiapan yang bercampur, sistem sanitasi yang tidak memadai, atau keterbatasan ruang untuk pengembangan. Dalam kondisi seperti itu, penambahan anggaran hanya akan menghasilkan fasilitas yang tetap tidak memenuhi standar. Mempertahankannya justru berpotensi memboroskan anggaran sekaligus menurunkan kualitas layanan.

Karena itu, audit nasional harus memiliki keberanian untuk merekomendasikan penghentian operasional terhadap dapur yang memang tidak layak dan tidak mungkin memenuhi standar. Prinsip yang sama juga perlu diterapkan terhadap SPPG yang masih berada dalam tahap persiapan. Sebaliknya, dapur yang telah memenuhi standar, memiliki investasi nyata, dan berada di wilayah yang masih membutuhkan layanan harus memperoleh prioritas untuk segera dioperasikan.

Dengan demikian, rekomendasi yang paling rasional adalah melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG dengan klasifikasi yang transparan dan terukur. Seluruh dapur yang telah beroperasi harus dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap standar BGN, sementara seluruh dapur yang masih dalam tahap persiapan dipetakan berdasarkan progres pembangunan serta besarnya investasi yang telah direalisasikan.

Berdasarkan hasil audit tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan secara objektif: mempertahankan yang layak, memperbaiki yang masih dapat diperbaiki, menghentikan yang memang tidak layak, serta mempercepat operasional fasilitas yang telah memenuhi standar dan berada di wilayah yang masih membutuhkan layanan.

Program Makan Bergizi Gratis kini telah memasuki fase yang berbeda. Tantangannya bukan lagi ekspansi, melainkan konsolidasi. Pada fase ini, ukuran keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh banyaknya titik baru yang dibuka, tetapi oleh kemampuan negara memastikan bahwa setiap dapur yang dipertahankan benar-benar layak, efisien, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Moratorium akan menjadi kebijakan yang tepat apabila dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sistem SPPG. Sebaliknya, kebijakan tersebut akan kehilangan maknanya apabila hanya menghentikan pembangunan dapur baru, sementara persoalan yang mungkin masih terdapat pada dapur yang telah beroperasi justru luput dari perhatian.