Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak seluruh pemerintah daerah khususnya provinsi segera membelanjakan APBD-nya untuk investasi produktif. Ia menyindir agar dana APBD jangan malah disimpan di bank termasuk bank pembangunan daerah (BPD).
"Saya ingatkan agar segera dibelanjakan atau direalisasikan. Ini uang besar sekali, kita cari pontang-panting kemudian ditransfer, jangan kemudian cuma disimpan di bank," kata Presiden Jokowi dalam sambutan penutupan Musrenbangnas 2016 di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Mantan Gubernur Jakarta tersebut mengakui bahwa pada akhir bulan April, dirinya masih mendapati beberapa daerah provinsi yang menyimpan dananya di BPD yang jumlahnya sekitar Rp220 triliun.
Dalam acara yang juga dihadri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara, mantan Walikota Solo tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan rencana, dana daerah yang hanya disimpan di bank itu diubah menjadi surat utang.
"Kalau dana daerah ini dibelanjakan maka efeknya ke mana-mana, yang di provinsi terutama yang gede, tidak perlu saya bacakan daerah-daerahnya, nanti ribut," kata Jokowi.
Ia meminta agar belanja APBD diinvestasikan pada kegiatan yang produktif, bukan pembangunan gedung, bukan belanja untuk perjalanan dinas, kunjungan kerja, mobil dinas, mebel dan sejenisnya.
"Ini kesalahan yang harus dikurangi dan dihilangkan, segera belanjakan, giring pada belanja modal produktif yang berefek pada pertumbuhan ekonomi, trigernya ada di APBD provinsi. Kalau tidak bergerak juga, suatu saat saya akan umumkan daerahnya," katanya.
Jokowi mengingatkan akhir Desember 2015, uang anggaran daerah yang masih berada di BPD masih Rp90 triliun tetapi pada akhir bulan lalu atau April 2016, uang yang ada di BPD Rp220 triliun.
