Media Asing Sebut IKN Terancam Jadi Kota Hantu, Ini Jawaban Tegas Kepala Otorita

Suara.com - Sorotan tajam media internasional kembali mengarah ke proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Media Inggris, The Guardian, secara blak-blakan menyebut IKN berada dalam bahaya dan terancam menjadi sebuah kota hantu, memicu respons keras dari pemerintah.

Dalam artikelnya yang berjudul, "Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’," The Guardian melukiskan gambaran pesimistis. Mereka menyoroti kondisi jalanan Nusantara yang sebagian besar masih kosong, kecuali beberapa pekerja dan wisatawan.

Laporan tersebut mengklaim bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok drastis. Dari £2 miliar pada tahun 2024 menjadi £700 juta pada tahun 2025, dengan alokasi hanya £300 juta untuk tahun depan, atau sepertiga dari yang diminta.

"Investasi swasta juga telah turun lebih dari £1 miliar dari target," tulis media tersebut, menggarisbawahi keraguan atas masa depan proyek ambisius ini.

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Herdiansyah Hamzah, seorang sarjana hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, yang dikutip dalam artikel tersebut. Ia mengatakan proyek tersebut sudah menjadi "kota hantu" dan sebutan "ibu kota politik" tidak memiliki arti dalam hukum Indonesia.

"Ibu kota baru bukanlah prioritas bagi Prabowo," katanya.

"Secara politik, ia tidak mau mati, tidak mau hidup," tambah dia sebagaimana ditulis The Guardians.

Menjawab tudingan miring tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berjalan maju tanpa keraguan sedikit pun. Ia membantah keras narasi pesimistis dan memastikan proyek tetap sesuai jalur untuk mencapai target sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

“Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Basuki juga menepis kekhawatiran soal pemangkasan anggaran. Ia memastikan alokasi dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN tahap II (2025-2029) tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

“Alhamdulillah sampai sekarang usulan kami selalu disetujui. Dan sampai sekarang belum ada imbas, dan mudah-mudahan ke depan tidak akan terimbas dengan kebijakan efisiensi dan sebagainya. Dan kami bisa melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya,” tegas Basuki.

Ia menceritakan telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara untuk mengamankan komitmen anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah mendukung penuh IKN karena proyek ini menggabungkan APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” pungkasnya.