Bupati Banyuwangi Tak Izinkan Retail Modern Masuk Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas mengatakan visi misi daerah tak boleh terlepas dari pemerintah pusat. Untuk itulah, kata Azwar, Trisakti dan Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo juga digunakan di Banyuwangi.

"Makanya, Trisakti dan Nawacita juga diterapkan di Banyuwangi," kata Abdullah saat berbicara di Rembuk Nasional, Jakarta, dengan tajuk "Bergegas Membangun Indonesia", Senin (24/10/2016).

Sebagai informasi, trisakti merupakan gagasan dari Presiden Pertama Soekarno yang dicanangkan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Trisakti terdiri dari berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Penerapan Trisakti di Banyuwangi, menurut Azwar, menggunakan sektor pariwisata. Azwar mengatakan pariwisata dipilih bukan karena hanya untuk mendatangkan orang, tapi merupakan bentuk konsulidasi budaya, infrastruktur dan ekonomi.

Konsolidasi budaya dimaksudkan karena banyak pihak yang diundang ke Banyuwangi. Konsulidasi infrastruktur, ujar Azwar, untuk menyediakan akomodasi wisatawan yang ada di Banyuwangi.

"Tak mungkin mendapatangkan orang jika jalan buruk, air tak ada, " ujarnya. Sedangkan konsulidasi ekonomi, dampak pengembangan pariwisata menyebabkan pe. Ini adalah pertumbuhan finansial di Banyuwangi.

Perkembangan pariwisata di Banyuwangi inilah, ujar Azwar, didukung dengan sejumlah kegiatan baik sekala nasional maupun internasional. Saat ini, sudah ada 50 kegiatan pariwasata untuk menarik pelancong dan investasi dari berbagai pelosok tanah air dan juga dunia.

"Semua dikerjakan oleh PNS bukan EO," kata Azwar. Dia ingin jajarannya tak hanya pintar melayani tetapi juga kreatif.

Tak hanya di bidang pariwisata, kata Azwar, pendidikan juga digalakkan di Banyuwangi. Setiap tahun, 3000 anak belajar marketing online secara gratis. "Jadi sekarang ada anak yang jual kambing lewat online," katanya.

Azwar juga mengajak mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi tinggi untuk mengajar di Banyuwangi. Dengan gaji sekitar dua jutaan, mereka mengajar di daerah miskin dan tertingga di Banyuwangi. Pelatihan tiga bahasa yakni Bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, juga diberikan oleh Pemda Banyuwangi secara gratis.

Mendukung ekonomi kerakyatan seperti Presiden Jokowi, Azwar juga menerapkannya di wilayahnya. Sampai saat ini, Azwar tak pernah mengizinkan pusat perdagangan dan retail modern dibangun di Banyuwangi. "Sebentar lagi ada, tapi syaratnya minimal 4 km dari pasar tradisional," ujarnya. Dia juga mendirikan pusat perdagangan usaha kecil menengah di Banyuwangi.

Karena itulah, tutur Azwar, peningkatan per kapita Banyuwangi meningkat meningkat menjadi Rp33,7 Juta per orang per tahun di tahun 2015dari sebelumnya yang hanya 14,7 juta. Tingkat kemiskinan di Banyuwangi berhasil ditekan hingga 9,93 persen dari angka 20 persen sebelum 2010. Tingkat investasi di Banyuwangi menjadi nomor 3 di Jatim setelah Surabaya dan Gresik.

"Padahal Banyuwangi hanya ring tiga di Jawa Timur, berbeda dengan dengan Surabaya dan Gresik yang merupakan ring 1," ujar Azwar.

Pemaparan Azwar disampaikan di Rembuk Nasional dengan tema “Bergegas Membangun Indonesia”. Perhelatan itu dalam rangka merayakan genap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 20 Oktober lalu. Rembuk nasional menjadi ajang pertemuan para praktisi, akademikus, analis, asosiasi, NGO, budayawan, seniman, awak media, dan masyarakat umum.

Rembuk nasional merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam menyatukan semangat positif untuk membangun Indonesia. Selanjutnya, kegiatan ini merupakan upaya mengatasi ketertinggalan dan upaya menghadapi tantangan regional maupun global, serta menuntaskan program pemerintah secara berkesinambungan.

Acara rembuk nasional akan dihelat di Grand Sahid Hotel Jakarta pada Senin (24/10/2016) dan direncanakan melibatkan 700 lebih peserta. Dalam acara itu, peserta akan terbagi atas tujuh kelompok diskusi yang membicarakan prioritas utama pembangunan pemerintahan Jokowi-Kalla.

Ketujuh kelompok diskusi itu meliputi pembahasan bidang ekonomi, bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang kemaritiman dan sumber daya, bidang pariwisata dan industri kreatif, masalah infrastruktur, konektivitas dan lingkungan hidup, masalah kebudayaan, serta pendidikan vokasi.