REGIONAL:
Masuknya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina diyakini bakal membuat BUMN tersebut mendunia. Arcandra memiliki kualifikasi untuk kemajuan Pertamina.
Arcandra menjadi Wakil Komut Pertamina berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang dituangkan dalam salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/MBU/11/2016, Senin (14/11/2016) lalu. Ia menggeser posisi Edwin Hidayat Abdullah yang diturunkan sebagai anggota Komisaris Pertamina. Edwin selanjutnya mengisi posisi Widhyawan Prawiraatmadja yang pada saat bersamaan diberhentikan sebagai Komisaris Pertamina.
"Saya kira ini pilihan profesional. Yakni menempatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya," kata Ahmad Redi, Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/11/2016).
Redi mengakui bahwa selama ini banyak orang-orang penting di BUMN memiliki komunikasi yang tidak begitu baik dengan kementerian ESDM. Komunikasi yang dilakukan lebih banyak ke kementerian BUMN, sehingga dengan adanya Arcandra diharapkan komunikasi bisa berjalan lebih baik dengan Kementerian ESDM.
Terkait posisi Edwin Hidayat Abdullah yang mengalami penurunan jabatan dengan masuknya Arcandra menurut Redi, merupakan hal yang perlu dicatat. Apakah ini karena secara struktural posisi Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM lebih tinggi dari Edwin yang di Kementerian BUMN menjabat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN. "Arcandra adalah Wakil Menteri (ESDM) rasanya secara psikologis tidak mungkin hanya menjadi komisaris biasa, wakil komut itu yang cocok,"
Edwin diangkat menjadi Komisaris Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor S-64/S.MBU/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016. Selama menjabat, ia sering membuat kebijakan yang kurang pas dengan perusahaan yang diwakilinya.
Misal mendorong pembentukan induk usaha energi. Salah satu skemanya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengakuisisi anak usaha Pertamina, yakni Pertagas. Tapi, opsi ini mendapat pertentangan dari pihak Pertamina.
Edwin juga dianggap kerap melakukan manuver yang mendorong penjualan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) kepada PT PLN. PGE adalah anak perusahaan Pertamina yang notabene di bawah pengawasan Edwin.
Isu ini sempat mendapat sorotan tajam banyak pihak, terakhir dari Menteri ESDM Ignatius Jonan yang meminta PLN konsentrasi terhadap pemenuhan eletrifikasi dan target 35.000 Megawatt.
Dalam seminar bertajuk "Prospek Akuisisi PGE Oleh PLN" di Jakarta, Kamis 13 Oktober lalu, Edwin tampak tetap ngotot akan rencana akuisisi tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah PLN bukanlah akuisisi PGE melainkan hanya merupakan sinergi kegiatan usaha. Penggabungan yang akan dilakukan menggunakan sistem inbreng atau pengalihan aset. Dengan demikian daya saing perusahaan itu dapat meningkat.
Tentang wacana akuisisi PGE oleh PLN, Redi mengaku sudah mendengarnya. Namun menurutnya, hal itu hanya sebuah usulan sehingga bukan alasan utama pergantian posisi. "Yang penting, masuknya Arcandra menandakan adanya reposisi untuk orang-orang yang bisa bekerja dengan lebih baik," ucapnya.
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini melihat Arcandra adalah orang yang sangat paham di sekitar pengelolaan migas. Kehadirannya di Pertamina diyakini bisa membawa perusahaan itu menjadi lebih baik, termasuk wacana pembelian PGE oleh PLN. Namun untuk mencapai ini Arcandra harus menata Pertamina dengan kerja keras.
Penulis sejumlah buku terkait pertambangan ini lalu menyebutkan beberapa tugas yang bisa dilakukan Arcandra untuk membuat Pertamina lebih maju. Pertama meningkatkan aksi korporasi serta pengembangan usaha di luar negeri, (terutama mengusahakan minyak di Timur Tengah); kedua mencari temuan ladang minyak baru di dalam negeri guna meningkatkan produksi perusahaan; Ketiga menjadikan pertamina perusahaan yang modern menyamai perusahaan minyak di luar negeri (seperti Exxon, Caltex dan Petronas). Dengan kata lain, Pertamina jangan terus berkutat di dalam negeri; Keempat mengurangi ketergantungan pada pemerintah dalam hal ini pengadaan modal yang berasal dari pemerintah (menjadi perusahaan yang mandiri).
Sebelum terpilih menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra pernah menyampaikan pemikiran tentang pengembangan minyak dan gas bumi di wilayah sulit. Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengaku hal itu sejalan dengan Pertamina. Untuk mengeksplorasi sumber migas di wilayah sulit memang membutuhkan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR). Karena, saat ini era pencarian sumber migas di tempat mudah sudah berakhir.
Menurut Dwi, Pertamina akan memiliki pusat pengembangan teknologi terkait pengembangan energi, rencananya tahun depat pusat perkembangan teknologi tersebut terwujud. "Ya itulah di Pertamina berkali-kali saya menyampaikan pentingnya teknologi. Kita harapkan tahun depan akan bisa mengimplementasikan teknologi center," ucap Dwi beberapa waktu lalu.
Redi pun menyambut positif pemikiran Arcandra dan Dwi Soetjipto. Teknologi terbaru memang mutlak digunakan untuk pengembangan migas saat ini. "Suka tidak suka untuk terus meningkatkan produksi Pertamina juga harus berusaha mencari ladang baru meski sulit," ucap Redi lagi.
TERPOPULER
