Jokowi Prihatin PLBN Entikong Puluhan Tahun Terabaikan

Kondisi lintas batas negara yang amat memprihatinkan kini tak akan lagi ditemui di Entikong, Kalimantan Barat. Sebab, sejak dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk membangun pos lintas batas negara (PLBN) di sana agar menjadi semakin lebih baik. Kemarin, Rabu (21/12/2016), PLBN Entikong sebagai teras rumah yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia kini tampak megah dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Sudah berapa puluh tahun bangunan ini tidak pernah disentuh apapun? Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), saya minta bangunan ini segera diruntuhkan. Saya beri waktu dua tahun dan perintah saya singkat, saya minta lebih baik dari yang di sana (Malaysia)," ujar Presiden mengingat kembali instruksinya saat itu.

Keprihatinan Presiden saat itu tentunya sangat beralasan. Menurut Presiden, kondisi kontras yang ditemui di masing-masing PLBN kedua negara menunjukkan martabat dan harga diri masing-masing negara. Pembangunan kembali PLBN Entikong bukanlah semata-mata untuk sekedar menunjukkan kemegahan bangunan semata, namun utamanya jelas untuk menunjukkan kemampuan dan kebanggaan dari bangsa Indonesia.

"Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebelah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Saat itu juga saya perintahkan Menteri PU seminggu harus diruntuhkan. Saya minta dua tahun harus lebih baik dari yang di sana. Inilah sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun bahwa kita ini negara besar," terangnya.

Untuk diketahui, PLBN Entikong bukanlah satu-satunya PLBN yang dibangun kembali oleh pemerintah. Setidaknya terdapat enam PLBN lainnya yang juga dibangun kembali oleh pemerintah. Kesemua PLBN itu diketahui siap untuk diresmikan pada akhir tahun ini.

"Nyatanya kita bisa kan? Ada tujuh pos lintas batas yang kita bangun. Asal punya niat, asal ada kemauan pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita buat," imbuhnya.

Meski demikian, pembangunan wilayah perbatasan tersebut tidaklah cukup sebatas bangunan fisik semata. Presiden Joko Widodo pun melanjutkan instruksinya untuk segera menggerakkan roda perekonomian di kawasan tersebut. Untuk itu, di sekitar PLBN tersebut, Presiden meminta agar dibangun pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Nanti kalau tambah pasar yang besar di situ sudah ada pergerakan ekonomi. Saya kira inilah manfaat yang kita dapatkan dari adanya perbatasan di Entikong ini sebagai kawasan terdepan kita," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa mengingatkan kepada jajarannya agar meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, bea cukai, dan lainnya seiring dengan telah dilakukannya peningkatan kualitas bangunan PLBN. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pungutan liar yang dilakukan di tengah pelayanan tersebut.

"Meskipun di sini jauh dari Ibu Kota, tapi ingat sekarang sudah ada Saber Pungli. Hati-hati, yang ditangkap sudah banyak, jangan ada yang bertambah dari sini. Kalau saya sudah ngomong hati-hati, artinya saya akan mengawasi," tegasnya.

Ditemui oleh sejumlah jurnalis usai peresmian, Presiden Joko Widodo berharap agar perbaikan fasilitas PLBN tersebut akan turut mencegah maraknya penyelundupan yang terjadi. Termasuk di antara penyelundupan yang dimaksud ialah penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang dari negara tetangga.

"Dengan perbaikan pos lintas batas ini mestinya hal-hal yang berkaitan dengan penyelundupan itu bisa dihilangkan, termasuk di dalamnya ialah penyelundupan narkoba," ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, Presiden juga mengaku puas terhadap pembangunan PLBN Entikong tersebut. Namun, memang perlu diakui bahwa proses pembangunan tidaklah berhenti pada tahap tersebut, pemerintah masih akan terus membangun infrastruktur penunjang lainnya seperti jalan raya agar kawasan tersebut menjadi semakin lebih baik.

"Jelas, yang jelas sudah lebih baik. Tapi memang masih banyak yang belum selesai (jalan raya dan lainnya), itu yang mau diselesaikan dalam waktu dua tahun," terang Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di antaranya Menteri Koordinator bidang Pembangunam Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.