Perhatian ke Indonesia Timur di Era Jokowi Terbesar Dalam Sejarah

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi perhatian pemerintahan Jokowi-JK untuk kawasan timur Indonesia (KTI) selama tahun 2016. Kadin menilai, tahun ini merupakan tahun perhatian pemerintah pusat terbesar selama sejarah republik berdiri.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta hari ini. “Tahun ini adalah tahun perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk KTI, bisa dikatakan ini tahun terbesar sepanjang sejarah republic berdiri,” ujar Andi dalam keterangan resmi, Sabtu (31/1/2016).

Andi mengatakan, tahun ini Presiden dan Wapres telah melakukan kunjungan puluhan kali ke KTI. Bahkan, ke Provinsi paling timur Papua, Presiden sudah berkunjung selama dua kali. Sejak dilantik Presiden sudah berkunjung sebanyak lima kali. Presiden juga telah menetapkan kebijakan satu harga untuk bensin di Papua tahun ini. “BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditas paling mahal di Papua. Tahun ini harga termahal itu berakhir. Ini sebuah keberanian sebab kalau tunggu infrastruktur siap baru menurunkam harga, sampai kiamat harga BBM di Papua tetap akan tinggi sekali,” ujar Andi.

Andi juga memuji kebijakan pemerintah yang memekarkan Komando Daerah Militer (Kodam) Cendrawasih di Papua dan Kodam Wirabuana di Sulawesi. Kodam tersebut bertambah menjadi Kodam Kasuari dan dipimpin oleh putra asli Papua untuk wilayah Papua Barat dan Kodam Merdeka di Sulawesi Utara. Tahun ini juga Pemerintah mempercepat pembangunan sebanyak 187 kawasan perbatasan mulai dari Pulau Rondo sampai NTT, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua. Bahkan sejumlah Pos Lintas Batas Negara telah diresmikan tahun ini.

Disektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik. Andi menambahkan, tahun ini merupakan tahun pembangunan infrastruktur bagi KTI.

Sebab itu, tahun 2017, akan menjadi tahun pertumbuhan ekonomi bagi KTI. “Infrastruktur mulai dibangun, tentu akan berdampak bagi pertumbuhan. Semoga biaya logistik menurun, akselerasi ekonomi juga makin baik di KTI,” pungkas Andi.

Meski demikian, dia memperkirakan Sulawesi dan Kalimantan masih akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di KTI. Pasalnya kedua wilayah itu masih menjadi daerah dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. “Perkiraan kami Kalimantan dan Sulawesi masih menjadi penopang utama tumbuhnya perekonomian di timur Indonesia tahun depan,” ujar Andi. Dia mengatakan, ekonomi kawasan ini tumbuh di atas 6 persen bahkan Sulawesi rata-rata tumbuh di atas 8 persen.

Sebab harga komoditas sedang lesuh, pertumbuhan di wilayah itu masih di topang oleh pertumbuhan sektor konstruksi yang tumbuh diatas 10 hingga 11 persen. Meski demikian, wilayah yang tidak kalah dan juga sedang bertumbuh di atas rata-rata nasional yakni Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Andi menambahkan, yang menarik adalah Sulawesi akan menjadi magnet baru bagi investasi ke depan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi telah mencapai 8 persen lebih. Bahkan Sulawesi Tengah mampu mencapai 15 persen. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masing-masing tumbuh 7,15 persen dan 7,37 persen. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mencapai pertumbuhan 15,1 persen dan 6,88 persen. Sedangkan Gorontalo tumbuh 6,23 persen dan Sulawesi Utara tumbuh 6,12 persen. “Kita lihat Sulawesi akan jadi magnet baru, setelah Pulau Jawa. Listrik mulai mencukupi, proyek-proyek smelter mulai beroperasi, proyek-proyek infrastruktur pemerintah sudah jalan, akan banyak kejutan tahun depan dari Sulawesi,” ujar Andi.

Andi mengatakan, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di KTI pemerintah perlu mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya sebagian besar proyek konstruksi, yang berkontribusi besar kepada perekonomian, berasal dari pembangunan infrastruktur. Belanja infrastruktur pemerintah yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp 313,5 triliun, tumbuh 7,99 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun depan pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 387,3 triliun. “Sebagian besar anggaran itu untuk infrastruktur di luar Pulau Jawa,” ujar Andi.(