Gandeng Jepang, Kementerian PUPR akan Kembangkan PLTSA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Jepang Tadahiko Ito, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Menteri Basuki didampingi oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen SDA Imam Santoso, Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro PAKLN Widiarto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A. Soeranto, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi dan Kepala Biro Kompu Endra S. Atmawidjaja.

Dalam pertemuan tersebut, Tadahiko Ito menyampaikan pengalaman Jepang dalam memanfaatkan limbah padat sebagai sumber energi dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

Dikatakannya, program pembangunan PLTSA telah dibahas oleh Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Shinzo Abe beberapa waktu lalu di Bogor. Dalam pertemuan kedua kepala negara tersebut, PM Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa Jepang ingin bekerjasama di bidang teknologi lingkungan yang unggul, misalnya teknologi PLTSA yang telah digunakan luas di Jepang.

Oleh karenanya dalam pertemuan tersebut Tadahiko Ito menyampaikan keinginan Pemerintah Jepang untuk merealisasikan kerjasama tersebut. Pihaknya menawarkan bantuan teknis berupa pengembangan pedoman teknis untuk fasilitas pengolahan limbah termal, pembentukan model bisnis Waste to Energy di Indonesia, penyediaan program pelatihan reguler dan strategis, serta pembentukan Indonesia-Jepang Joint Team untuk mendukung Waste to Energy Model di Indonesia, yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah dan unsur swasta.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasinya terhadap rencana kerjasama dan mengusulkan pentingnya pilot project untuk melengkapi keempat bentuk bantuan tadi, yang pendanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme cost sharing, hibah atau pinjaman.

“Tanpa adanya pilot project kerjasama ini hanya akan terbatas pada software saja. Pilot project tidak harus besar dan mahal, tetapi cukup dalam skala sedang atau kecil. Kota-kota percontohan dimaksud dapat dipilih sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, sehingga keempat bentuk kerjasama tersebut dapat diujiterapkan secara nyata di Indonesia,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (18/1/2017).