Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Era AEol, Dirjen Pajak: Nasabah Jangan Panik

Pebriansyah Ariefana, Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 03 Maret 2017 | 11:42 WIB
Era AEol, Dirjen Pajak: Nasabah Jangan Panik
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, Poltak Maruli John Libery Hutagaol dalam Seminar di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017). (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Suara.com - Pada 2018 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information secara otomatis pada tahun 2018. Nantinya, Indonesia akan terminal ke dalam 101 negara yang ikut dalam keterbukaan informasi keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengingatkan kepada nasabah dan juga perbankan untuk tidak takut saat memasuki era ketebukaan informasi data keuangan. Pasalnya, tidak semua data nasabah dapat dilihat oleh pegawai pajak.

"Tenang saja nggak perlu takut, karena tidak semua data rekening itu dapat dilihat sama pegawai pajak. Jadi sampaikan ke nasabah nggak perlu panik karena pajak tidak akan menggunakan data seenaknya sendiri, nggak mungkin setiap pegawai pajak bisa liat rekeningnya. Hanya data yang dibutuhkan," kata Ken saat menghadiri Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi AEol 2018 di Hotel Js Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017).

Ia menjelaskan, data nasabah yang dilihat dalam AEol ini bukan terkait data pemasukan melainkan data penunjang seperti penggunaan kartu kredit. Ken juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dalam menggunakan kartu kredit nantinya akan dikenakan pajak tambahan.

Pasalnya, kebijakan itu semata-mata untuk menjalankan perintah Kementerian Keuangan pada 23 Maret lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Permen itu berisi rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

"Datanya pasti dirahasiakan. Kami memperoleh data dari pihak ketiga, dan itu tidak boleh dibocorkan kepada siapa pun, karena membocorkan merupakan tindak pidana," katanya.

Dalam peraturan Kementerian Keuangan itu, 23 entitas penyedia kartu kredit diwajibkan melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak. Langkah tersebut semata-mata hanya untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Banyak pengguna kartu kredit yang merasa waswas karena itu. Namun ada pula yang menanggapi santai.

"Jadi nggak usah panik ketakutan. Ini hanya melihat data saja, tidak semua data bisa dilihat juga, jadi nggak perlu takut kenapa-kenapa," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

OJK Dukung Rencana Pembukaan Data Nasabah Perbankan Lintas Negara

OJK Dukung Rencana Pembukaan Data Nasabah Perbankan Lintas Negara

Bisnis | Jum'at, 03 Maret 2017 | 11:14 WIB

Indonesia Tukar Informasi Keuangan Lintas Negara Pada 2018

Indonesia Tukar Informasi Keuangan Lintas Negara Pada 2018

Bisnis | Jum'at, 03 Maret 2017 | 10:37 WIB

Perangi Kartel Pangan, Kemenkeu Gandeng KPPU

Perangi Kartel Pangan, Kemenkeu Gandeng KPPU

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 20:11 WIB

Bank OCBC NISP dan Mastercard Dorong Penggunaan Kartu Debit

Bank OCBC NISP dan Mastercard Dorong Penggunaan Kartu Debit

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 19:09 WIB

Tolak Ikut Tax Amnesty, Ini Risiko yang akan Dihadapi Wajib Pajak

Tolak Ikut Tax Amnesty, Ini Risiko yang akan Dihadapi Wajib Pajak

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 17:44 WIB

Bukopin Gandeng KIBAR Bikin Incubator Startup Fintech

Bukopin Gandeng KIBAR Bikin Incubator Startup Fintech

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 16:52 WIB

Dukung Fintech, Bukopin Dorong Gerakan 1000 Startup Digital

Dukung Fintech, Bukopin Dorong Gerakan 1000 Startup Digital

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 12:24 WIB

Menkeu Kecewa Cuma 628 Ribu Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

Menkeu Kecewa Cuma 628 Ribu Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 19:35 WIB

Sri Mulyani Tegaskan Ini Kesempatan Terakhir Ikut Tax Amnesty

Sri Mulyani Tegaskan Ini Kesempatan Terakhir Ikut Tax Amnesty

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 18:28 WIB

SMF Optimis Kebutuhan Perumahan Subsidi Masih Tinggi

SMF Optimis Kebutuhan Perumahan Subsidi Masih Tinggi

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 18:03 WIB

Terkini

AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90

AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 23:00 WIB

Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?

Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 21:17 WIB

Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 20:48 WIB

Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban

Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 20:38 WIB

Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai

Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 20:15 WIB

Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia

Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 19:05 WIB

Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?

Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 17:55 WIB

Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah

Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 17:44 WIB

Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank

Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 16:20 WIB

Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak

Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 16:19 WIB