Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.599.000
Beli Rp2.485.000
IHSG 5.924,360
LQ45 589,254
Srikehati 291,550
JII 348,641
USD/IDR 18.064

Era AEol, Dirjen Pajak: Nasabah Jangan Panik

Pebriansyah Ariefana, Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 03 Maret 2017 | 11:42 WIB
Era AEol, Dirjen Pajak: Nasabah Jangan Panik
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, Poltak Maruli John Libery Hutagaol dalam Seminar di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017). (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Suara.com - Pada 2018 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information secara otomatis pada tahun 2018. Nantinya, Indonesia akan terminal ke dalam 101 negara yang ikut dalam keterbukaan informasi keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengingatkan kepada nasabah dan juga perbankan untuk tidak takut saat memasuki era ketebukaan informasi data keuangan. Pasalnya, tidak semua data nasabah dapat dilihat oleh pegawai pajak.

"Tenang saja nggak perlu takut, karena tidak semua data rekening itu dapat dilihat sama pegawai pajak. Jadi sampaikan ke nasabah nggak perlu panik karena pajak tidak akan menggunakan data seenaknya sendiri, nggak mungkin setiap pegawai pajak bisa liat rekeningnya. Hanya data yang dibutuhkan," kata Ken saat menghadiri Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi AEol 2018 di Hotel Js Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017).

Ia menjelaskan, data nasabah yang dilihat dalam AEol ini bukan terkait data pemasukan melainkan data penunjang seperti penggunaan kartu kredit. Ken juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dalam menggunakan kartu kredit nantinya akan dikenakan pajak tambahan.

Pasalnya, kebijakan itu semata-mata untuk menjalankan perintah Kementerian Keuangan pada 23 Maret lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Permen itu berisi rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

"Datanya pasti dirahasiakan. Kami memperoleh data dari pihak ketiga, dan itu tidak boleh dibocorkan kepada siapa pun, karena membocorkan merupakan tindak pidana," katanya.

Dalam peraturan Kementerian Keuangan itu, 23 entitas penyedia kartu kredit diwajibkan melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak. Langkah tersebut semata-mata hanya untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Banyak pengguna kartu kredit yang merasa waswas karena itu. Namun ada pula yang menanggapi santai.

"Jadi nggak usah panik ketakutan. Ini hanya melihat data saja, tidak semua data bisa dilihat juga, jadi nggak perlu takut kenapa-kenapa," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

OJK Dukung Rencana Pembukaan Data Nasabah Perbankan Lintas Negara

OJK Dukung Rencana Pembukaan Data Nasabah Perbankan Lintas Negara

Bisnis | Jum'at, 03 Maret 2017 | 11:14 WIB

Indonesia Tukar Informasi Keuangan Lintas Negara Pada 2018

Indonesia Tukar Informasi Keuangan Lintas Negara Pada 2018

Bisnis | Jum'at, 03 Maret 2017 | 10:37 WIB

Perangi Kartel Pangan, Kemenkeu Gandeng KPPU

Perangi Kartel Pangan, Kemenkeu Gandeng KPPU

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 20:11 WIB

Bank OCBC NISP dan Mastercard Dorong Penggunaan Kartu Debit

Bank OCBC NISP dan Mastercard Dorong Penggunaan Kartu Debit

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 19:09 WIB

Tolak Ikut Tax Amnesty, Ini Risiko yang akan Dihadapi Wajib Pajak

Tolak Ikut Tax Amnesty, Ini Risiko yang akan Dihadapi Wajib Pajak

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 17:44 WIB

Bukopin Gandeng KIBAR Bikin Incubator Startup Fintech

Bukopin Gandeng KIBAR Bikin Incubator Startup Fintech

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 16:52 WIB

Dukung Fintech, Bukopin Dorong Gerakan 1000 Startup Digital

Dukung Fintech, Bukopin Dorong Gerakan 1000 Startup Digital

Bisnis | Kamis, 02 Maret 2017 | 12:24 WIB

Menkeu Kecewa Cuma 628 Ribu Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

Menkeu Kecewa Cuma 628 Ribu Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 19:35 WIB

Sri Mulyani Tegaskan Ini Kesempatan Terakhir Ikut Tax Amnesty

Sri Mulyani Tegaskan Ini Kesempatan Terakhir Ikut Tax Amnesty

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 18:28 WIB

SMF Optimis Kebutuhan Perumahan Subsidi Masih Tinggi

SMF Optimis Kebutuhan Perumahan Subsidi Masih Tinggi

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 18:03 WIB

Terkini

Purbaya Tolak Perpanjang Tenor Dana SAL Rp 200 Triliun Milik Pemerintah ke Himbara

Purbaya Tolak Perpanjang Tenor Dana SAL Rp 200 Triliun Milik Pemerintah ke Himbara

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 12:28 WIB

Harga Emas Antam Anjlok, Rupiah Ikutan Koreksi Tajam: Apa Penyebabnya?

Harga Emas Antam Anjlok, Rupiah Ikutan Koreksi Tajam: Apa Penyebabnya?

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 12:19 WIB

Purbaya Ramal Defisit APBN 2026 Bengkak Jadi Rp 734,3 Triliun, Setara 2,85% PDB

Purbaya Ramal Defisit APBN 2026 Bengkak Jadi Rp 734,3 Triliun, Setara 2,85% PDB

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 12:02 WIB

Meski Labanya Ribuan Persen, Saham GGRM Belum Layak Dibeli

Meski Labanya Ribuan Persen, Saham GGRM Belum Layak Dibeli

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 11:51 WIB

Prabowo Minta yang Pesimistis Tinggalkan Indonesia, IKK Turun hingga IHSG Anjlok 32% YTD

Prabowo Minta yang Pesimistis Tinggalkan Indonesia, IKK Turun hingga IHSG Anjlok 32% YTD

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 11:25 WIB

Skandal KUR BNI, Kejati Ungkap Korupsi Rp41,48 Miliar Libatkan 900 Petani Fiktif

Skandal KUR BNI, Kejati Ungkap Korupsi Rp41,48 Miliar Libatkan 900 Petani Fiktif

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 11:10 WIB

Alasan PT KAI Rombak Stasiun Bogor Secara Besar-besaran

Alasan PT KAI Rombak Stasiun Bogor Secara Besar-besaran

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 10:40 WIB

Kementan Tambah Anggaran Pertanian Papua, Total Alokasi 2026 Capai Rp3,2 Triliun

Kementan Tambah Anggaran Pertanian Papua, Total Alokasi 2026 Capai Rp3,2 Triliun

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 10:35 WIB

Jakarta Fair Kemayoran 2026 Catat Transaksi Lebih dari Rp8 Triliun, Dikunjungi 6 Juta Orang

Jakarta Fair Kemayoran 2026 Catat Transaksi Lebih dari Rp8 Triliun, Dikunjungi 6 Juta Orang

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 10:04 WIB

Rupiah Terus Anjlok, Dolar AS Naik ke Level Rp18.116

Rupiah Terus Anjlok, Dolar AS Naik ke Level Rp18.116

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 09:38 WIB

×