REGIONAL:
Tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai juga menyasar wilayah Kepulauan. Setelah Provinsi Kepulauan Riau, kini giliran warga Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang menikmati bansos PKH non tunai tersebut.
Sebanyak 545 keluarga penerima manfaat (KPM) terdaftar dalam program yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini. Tidak kurang Rp1,03 miliar dikucurkan pemerintah khusus PKH Non Tunai di Kepulauan Seribu.
Sementara total keseluruhan bansos yang disalurkan mencapai angka Rp2,9 miliar, terdiri dari PKH Non Tunai, beras sejahtera, bansos disabilitas, dam bansos lanjut usia. Khusus penyaluran di Kepulauan Seribu, Kementerian Sosial bekerjasama dengan BRI menggunakan fasilitas Teras Kapal BRI.
"Untuk Provinsi DKI Jakarta total keseluruhan bansos Rp100,4 miliar. Total KPM yang menerima ada sebanyak 53.124," ungkap Khofifah dalam penyaluran simbolis PKH Non Tunai di Balai Warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (24/3/2017).
Sementara itu, warga Kepulauan Seribu yang menerima PKH Non Tunai mengaku senang dengan terobosan yang dilakukan Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos.
"Tidak perlu antre, kalau bansos cair tinggal ke atm saja," ungkap Sumiati (36) warga setempat.
Dikatakan, meskipun canggung tapi ia berniat untuk belajar menggunakan kartu kombo tersebut. Selain praktis, penggunaan ATM dirasa jauh lebih modern dan keren ketimbang harus antre di kantor pos.
Menurutnya, bansos yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat bagi keluarganya yang jauh dari kata sejahtera. Penghasilan suami yang cuma nelayan dinilai tidak mencukupi lantaran semakin mahalnya harga kebutuhan pokok.
"Kalau lagi bagus dapat Rp80.000 setiap kali melaut. Tapi kalau cuaca buruk, tidak ada penghasilan sama sekali sehingga harus mengutang ke tetangga atau warung," terang ibu dua orang anak ini.
Senada dengan Sumiati, warga Pulau Pramuka lainnya Saniah (37) mengungkapkan skema non tunai sangat memudahkan warga yang ingin mengambil bansos dari pemerintah. Menurutnya, sistem tunai yang selama ini berlangsung cukup merepotkan karena warga harus mengantre panjang, sementara petugas di Kantor Pos terbatas.
"Belum lagi kalau bawa anak dan berdesak-desakan," ujarnya.
Sementara itu, Mensos Khofifah menjelaskan sistem penyaluran yang telah terintegrasi dengan perbankan ini dapat menyalurkan bantuan sosial dan subsidi lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran. Selain itu, skema non tunai ini juga bertujuan untuk mengajak KPM mulai belajar menabung.
Kartu Keluarga Sejahtera, kata Khofifah dilengkapi dengan e-wallet, sehingga memungkinkan kartu itu digunakan untuk berbagai program sosial maupun subsidi. Dengan dukungan jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari Mandiri, BNI, BRI, dan BTN ia yakin penyaluran bansos akan jauh lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan sistem tunai.
"Jadi tidak langsung habis, warga bisa mencairkan sesuai kebutuhan, sisanya ditabung. Tidak perlu juga harus antri panjang," tuturnya.
TERPOPULER
