IPW: Banyak Pengembang Rumah Murah Terbebani Uang Siluman

Berdasarkan pengamatan dan investigasi yang dilakukan Indonesia Property Watch terhadap para pengembang rumah murah, ternyata faktor biaya ekonomi tinggi masih membayangi minat mereka untuk terus membangun rumah murah.

Dengan batasan harga rumah murah FLPP senilai Rp 140.000.000, beban biaya tak resmi atau biaya siluman minimum Rp 6.500.000 per unit atau 4,6 persen bahkan ada yang mencapai sampai 15 persen. Angka ini relatif kecil, namun menjadi sangat besar bila dikalikan jumlah rumah yang dibangun.

"Per seratus rumah yang dibangun, pengembang harus mengeluarkan dana cadangan di muka sebesar Rp 6.500.000 x 100 = Rp 650 juta. Dan bila 1.000 unit rumah menjadi Rp6,5 miliar," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Uang siluman tersebut ditempatkan untuk beberapa pos, misalkan biaya perijinan, biaya sertifikasi, sampai biaya koordinasi antara oknum pejabat pemerintah daerah sampai preman-preman. Dan ini hampir dilakukan oknum di semua pemerintah daerah.

Paket kebijakan 13 yang dikeluarkan pemerintah dengan memangkas perijinan, ternyata tidak menyentuh praktek siluman para oknum terkait. Pemangkasan biaya perijinan pun ternyata tidak membuat biaya yang dikeluarkan pengembang menjadi lebih rendah.

"Mengapa? Karena dengan pemangkasan biaya perijinan pun, oknum melihat pengembang memperoleh untung lebih banyak dan uang silumannya menjadi lebih tinggi lagi. Pengembang yang kerja keras, tapi banyak parasit perumahan yang menggerogoti," ujar Ali.

Bayangkan bila uang senilai Rp6,5 miliar yang ada dalam satu kawasan ini digunakan untuk CSR dengan membangun rumah-rumah di sekitarnya lebih baik dan tertata. Bila satu rumah diperlukan biaya perbaikan Rp20 juta-an maka ada sebanyak 300-an rumah yang dapat diperbaiki. Secara wilayah pun harusnya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah setempat dan bukan hanya memperkaya diri sendiri.

"Pengembang mau? Sebenarnya pengembang tidak mempermasalahkan bila uang tersebut digunakan untuk CSR, namun mereka ‘terpaksa’ tidak melakukannya karena uangnya sudah tergerus oknum siluman. Bila di negara maju para pengembang seperti ini sudah menjadi pejuang yang harus diberikan ‘karpet merah’ oleh pejabat. Kalau di Indonesia menjadi terbalik, ketika pejabat datang, maka para pengembang yang harus menyiapkan ‘karpet merah’ karena takut dipersulit. Yang lucunya lagi ketika dipersalahkan maka pengembang yang akan dituduh ‘bermain’. Sedangkan sebenarnya mereka hanya ‘terpaksa’ karena dibuka celah untuk ‘bermain’. Ironis?," tutup Ali.