Menteri Susi menambahkan, dari pengukuran ulang terlihat jika Indonesia benar-benar bangsa bahari yang memiliki kapal-kapal besar. Indonesia bisa menjadi negara yang kaya jika dapat mengelolanya secara baik. “ Yang bilang kapalnya segede-gede perahu, kecil, tidak bisa ke high seas (laut lepas), yang ngomong begitu harus lihat kenyataan di lapangan. Kapal kita lihat di Google Fishing Watch sampai ke high seas, sampai ke Madagaskar sana,” tambah Menteri Susi bersemangat.
“Nelayan Sulawesi Selatan saja sampai ke Australia cari teripang. Kapalnya 10 GT. Apalagi ini 10 GT hanya di kertas (markdown), aslinya 70, 120, ada yang 200 GT. Sebetulnya bangsa kita bangsa bahari tapi selama ini takut, ngumpet dari kapal-kapal asing yang besar-besar. Sekarang tidak ada lagi (kapal asing), laut milik bangsa kita. Sekarang bangsa kita harus mau diajak benar. Kalau tidak mau diajak benar susah bangsa kita maju. Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) harus mendata penghasilan pemilik kapal, pemilik kapal juga harus bayar pajak. Kalau tidak tidak bisa dapat pendapatan, kita defisit lagi.” tuturnya lagi.
Adapun terkait penyerahan Grosse Akta kapal perikanan bantuan KKP terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan koperasi nelayan dari beberapa daerah, Menteri Susi berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Menteri Susi ingin agar penyerahan Gross Akta ini dapat mempermudah urusan nelayan-nelayan kecil melaut dan mendorong kelompok nelayan di daerah-daerah berkembang dengan cepat.
