REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah optimis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di tahun 2019. Hal ini sesuai dengan target yang sebelumnya sudah dipatok oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pemerintah pun telah meresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
“Kita menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di tahun 2019,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rapat Koordinasi Pembahasan SNKI, Jumat (17/11/2017), di Jakarta.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Guna mencapai target keuangan inklusif sebesar 75 persen di tahun 2019, diperlukan penambahan 51.822.431 penduduk dewasa yang terinklusi. Oleh karenya, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga SNKI.
Pertama, Edukasi Keuangan. Kedua, Hak Properti Masyarakat yang konkretnya sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan. Ketiga, Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Keempat, Perlindungan Konsumen. Kelima, Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah.
“Untuk Layanan Keuangan Sektor Pemerintah, disini lebih banyak berperan Kemensos dan Bank Indonesia dimana Bank Indonesia melaksanakan perannya melalui sistem pembayaran,” tutur Darmin.
Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan selain menyiapkan pilar-pilar strategi penyokong SNKI, pemerintah pun telah menetapkan strategi percepatan pencapain target inklusi keuangan. Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infratruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
Harapannya dengan meningkatnya indeks keuangan inklusif Indonesia, ini dapat memberikan dampak positif khususnya agar masyarakat kecil dapat terangkat kesejahteraannya. “SNKI bukan hanya sekedar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan,” tambahnya.
