REGIONAL:
Suara.com - Tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat di era pemerintahan Joko Widodo. Namun kemampuan pembiayaan yang terbatas dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), memaksa pemerintah mencari begitu banyak sumber pembiayaan lain, termasuk dari utang.
Tak heran jika pertumbuhan utang Indonesia di era Jokowi mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menuai kritik dari sejumlah kalangan termasuk ekonom sekaligus mantan politisi Faisal Basri.
Faisal Basri mengutarakan pandangan sekaligus kekhawatirannya terhadap kondisi negara ini lewat tulisannya di blognya faisalbasri.com. Menurutnya, Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang, Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga.
Faisal mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen. Sehingga ratusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015, secara mendadak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatkan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.
Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.
Namun Faisal mengungkapkan kecemasannya soal dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun.
Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu. Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga. Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.
Menurutnya, sulit untuk mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri. Kemampuan pendanaan dari perbankan Indonesia amat terbatas. Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.
Kekhawatiran Faisal Basri juga diamini oleh Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi. Menurutnya, kebutuhan utang dalam pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan berproduksi suatu negara yang tentu saja akan memberikan kontribusi dan nilai tambah pada Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi PDB maka akan semakin baik bagi pertumbuhan ekonomi jika itu dihasilkan dari sektor produksi dengan kandungan lokal yang tinggi (local contents).
“Sebaliknya jika berproduksi dengan kandungan impor yang tinggi maka nilai tambah pertumbuhan ekonomi dari PDB akan dinikmati oleh negara lain,” kata Defiyan saat dihubungi Suara.com, Rabu (6/12/2017).
Maka dari itu, utang luar negeri menjadi tak masalah apabila berproduksi menghasilkan nilai tambah untuk kepentingan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Menurutnya, masalah utang yang dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tak bisa dilepaskan dari kebiasaan berutang yang telah dilakukan pemerintahan terdahulu tetapi masih diteruskan lagi untuk kepentingan janji politik pemerintahan.
“Posisi utang saat ini termasuk yang mengkhawatirkan karena hampir mendekati jumlah Rp5.000 triliun dan kemampuan berproduksi yang rendah serta cadangan devisa yang juga rendah,” ujarnya.
Sementara pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (leverage factor). Apalagi pertumbuhan ekonomi selama ini ditopang oleh sektor konsumsi. Jadi, membangun dan menggerakkan sektor rill atau industri manufaktur yang produktif bagi kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional mendesak dijalankan. Caranya melalui kebijakan pemihakan (affirmasi) yaitu dengan para pengusaha-pengusaha baru di daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru.
“Bukan perusahaan-perusahaan korporasi yang selama ini menggurita,” tuturnya.
Apakah posisi utang saat ini positif atau negatif, tentu saja banyak indikator yang menentukan dampak utang luar negeri bagi pembangunan, namun jika didasarkan semakin besarnya defisit APBN, semakin tingginya persentase angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi, sudah dapat disimpulkan bahwa kondisi utang luar negeri adalah negatif.
