Peran Perempuan dalam Pembiayaan Iklim, Paparan Menkeu di Paris

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam forum "Making Climate Finance Work for Women" di Kementerian Luar Negeri Prancis, di Paris, pada Senin (11/12/2017) malam waktu setempat.

Dalam diskusi yang dibuka oleh Menteri Urusan Eropa Prancis, Nathalie Loiseau, dan dipandu Duta Besar Prancis Bidang Negosiasi Iklim, Brigitte Collet, itu para pemimpin institusi, pelaku dan aktor yang terlibat dalam gerakan perubahan iklim berbagi pengalaman tentang keterlibatan perempuan dalam pembiayaan iklim.

Yang menarik dari forum ini adalah sebagian besar pembicara adalah perempuan dari belahan dunia yang berbeda. Ani --sapaan akrab Sri Mulyani-- menjadi pembicara pada Panel 3, bersama dengan Wali Kota Bangangte, Kamerun, Celestine Ketcha Courtes, dan Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine. Ia menyampaikan bahwa di tingkat pelaksanaan, Indonesia sudah menerapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sejak tahun 2009.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memperkenalkan Gender Responsive Budgeting di tahun 2012 dan penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim di tahun 2014. Selanjutnya di tahun 2016, Indonesia memperkenalkan budget tagging untuk mitigasi perubahan iklim.

Merefleksikan pengalaman Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa perempuan sangat rentan dengan bencana alam yang pernah dialami Indonesia. Ia berpendapat bahwa data yang valid sangat penting untuk menjaga tata kelola dan efektivitas kebijakan gender responsive budget dan proyek terkait climate finance (pembiayaan iklim).

"80 persen korban bencana Tsunami Aceh di tahun 2004 adalah wanita. Bencana alam lain semacam banjir, letusan gunung berapi, dan lain-lain juga banyak terdampak kepada wanita. Di sini diperlukan kombinasi antara policy direction and adaption, sehingga kerentanan tersebut dapat diminimalisir. Capacity building terhadap pengenalan bencana dan mitigasinya menjadi sangat penting," katanya.

Selain itu, Menkeu juga mencontohkan kebijakan Indonesia dalam mendorong pemberdayaan perempuan dalam melalui pembiayaan.

"Terkait climate finance, dapat dilakukan sebagaimana Indonesia meluncurkan Kredit Ultra Mikro, suatu fasilitas yang diluncurkan untuk menjangkau lebih dalam ke masyarakat. Kredit Ultra Mikro diakui akan menjangkau dan melibatkan masyarakat lebih dalam dari program UMKM," papar Menkeu.

Sebagai informasi, diskusi pada Panel 3 ini membahas pentingnya keterlibatan perempuan di dalam mendorong gerakan mengatasi perubahan iklim. Terutama soal perlunya melakukan mainstreaming gender di dalam kebijakan perubahan iklim, termasuk pembiayaan perubahan iklim.

Terkait pengarusutamaan gender di dalam kebijakan, Menkeu berharap agar Indonesia dapat belajar lebih banyak dari pengalaman negara lain dalam upaya mengoptimalkan peran perempuan, termasuk melakukan pengarusutamaan gender di dalam National Urban Transport System (Sistem Transportasi Perkotaan Nasional).