Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta semua kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah yang menghambat investasi. Sebab investor kesulitan masuk berinvestasi karena terlalu banyak aturan perizinan.
Bahkan, kata Jokowi, banyak perda yang dibuat berorientasi proyek.
"Saya titip kepada seluruh Gubernur, terutama ada Ketua DPRD, jangan buat perda lagi yang bikin ruwet. Apalagi, blak-blakan saja, perda yang orientasi proyek," kata Jokowi dalam rapat tentang percepatan kemudahan berusaha di Istana Negara, Selasa (23/1/2018).
Menurut Jokowi, ukuran keberhasilan legislatif dalam hal ini DPRD bukan banyak mengesahkan Perda. Namun yang penting adalah kualitas perda yang sangat besar dampak kebaikannya untuk masyarakat meski hanya sedikit.
"Kalau sudah keluarkan perda banyak itu sudah prestasi? Buat saya nggak," ujar dia.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada semua kepala daerah untuk mengkaji ulang perda-perda yang ada. Jika ada perda yang mempersulit investasi, dia minta untuk dihapus.
"Tolong dilihat, terutama yang terkait kemudahan berusaha. Kalau memang itu nggak mempercepat, kalau bisa dihilangkan, kalau nggak direvisi," kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan Jokowi kepada para Menteri Kabinet Kerja. Dia mengimbau kepada semua jajarannya agar tidak terlalu banyak membuat peraturan Menteri atau Undang-undang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sampai saat ini pemerintah sudah menghapus 3.143 perda. Namun bagi Jokowi jumlah itu masih kurang.
"Kan saya sudah (hapus) 3.143 perda, masih kurang itu. Tapi tahu tahu sudah di cut MK. Maka inisiatifnya harus muncul daari daerah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
TERPOPULER
