Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah investor dalam menggunakan tenaga kerja asing. Namun Direktur Pembinaan Usaha Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Budiyantono mengatakan, meski peraturan tersebut dicabut, tidak lantas membuat TKA bebas masuk dan bekerja di Indonesia.
"Ini dicabut bukan berarti TKA bisa masuk seenaknya ke kita. Yang kita lakukan adalah masalah prosedurnya yang kita cut, di mana tadi melalui SKK Migas makan waktu, sekarang langsung masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan," kata Budiyanto di Gedung Migas, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Menurut Budiyantono, nantinya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadi gerbang utama masuknya TKA sektor migas. Namun begitu, TKA sektor migas tetap harus memenuhi syarat dalam Permen 31 tersebut.
"Kemenaker juga akan mengevaluasi prosedurnya, karena (yang) dikeluhkan oleh TKA adalah prosedur yang ribet," ujarnya.
Budiyanto pun memastikan, ini bukan berarti pemerintah akan mengesampingkan tenaga kerja dalam negeri. Menurutnya, tenaga kerja dalam negeri akan berada di gerbang paling depan untuk bekerja di sektor migas ini.
"Jadi kalau ada TKA masuk ke kita, kita kasih waktu sekian lama, 2 atau 4 tahun. Nanti, kita dampingi asing dengan tenaga dalam negeri, dan (mereka nanti) dikembalikan. Nah, nanti tugas itu harus diemban orang Indonesia," katanya.
