Suara.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan capaian kinerjanya selama tiga tahun lima bulan dalam rangka mewujudkan visi Lumbung Pangan Dunia 2045. Katanya, ada beberapa hal yang dilakukan.
Pertama, masalah kebijakan. Salah satunya, regulasi tender diubah menjadi pengadaan langsung melalui e-catalog. Hal tersebut dilakukan, karena masalah pertanian harus diselesaikan segera mungkin, seperti pemberian bantuan.
"Ini tanaman semua, enggak bisa tunggu. Hari ini butuh, hari ini dikirim," ujarnya sela kuliah umum di depan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (Faperta UGM), Auditorium Prof. Harjono Danoesastro, Kompleks Kampus UGM, Yogyakarta, Senin (12/3/2018).
Dua hari setelah melaporkan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo, regulasi terkait langsung direvisi. Jika tak diubah dan distribusi pupuk terlambat satu pekan, menurut perhitungannya, ditaksir kehilangan Rp 40 juta. Asumsinya, per hektare menghasilkan 10 ton gabah.
"Kebijakan keliru jauh lebih dahsyat (bahayanya) daripada koruptor dan begal. Bahkan, kami berpikir, seluruh anggaran pertanian turun Oktober, karena sudah masuk musim hujan. Jangan Januari," jelasnya.
Usulan tersebut sempat ditentang sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Dikhawatirkan Menteri Amran tersandung masalah hukum di kemudian hari, lantaran pemenang pengadaan sarat korupsi.
Tak pendek akal, Amran kemudian menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi penegak hukum lainnya. "KPK tolong bantu kami. Kami tidak pernah belajar hukum, pasal-pasal. Yang dipelajari, bagaimana dapatkan bibit unggul," ucapnya.
Alhasil, kini ada petugas KPK, Polri, dan Kejaksaan bertugas di Kementan. Mereka mengawasi anggaran, agar tetap sesuai prosedur.
Amran juga mengubah kebijakan terkait anggaran. Bila sebelumnya mayoritas dialokasikan untuk keperluan internal, sekarang diubahnya. Nilainya sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Biaya perjalanan dinas kami kurangi, biaya seminar kami kurangi. (Uangnya) belikan bibit unggul yang produksi 10 ton, kita belikan tiga juta hektare," bebernya.
"Kalau beli benih langsung produksi 10 ton (untuk lahan) luasnya tiga juta daripada seminar 1.000 kali, masih tinggi hasilnya yang tiga juta hektare," terangnya. Pada 2018, 85 persen dari total anggaran Kementan dialokasikan untuk petani.
Kedua, Amran membenahi sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dilakukan, di antaranya memperkenankan KPK menyadap pejabat di Kementan dan memecat dan mencopot oknum yang terbukti rasuah.
"Ini lelang jabatan yang demosi, mutasi, pecat, 1.295 (orang). Tambah satu kemarin. (Total) ada 1.296 (pejabat) sampai hari ini," ungkapnya. Proses administrasi langsung dikerjakan, begitu mendapatkan informasi anak buahnya terlibat permainan anggaran.
Amran juga pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak dilakukannya sendiri dengan gaya seadanya tanpa pengawalan.
Di lokasi, dia mendapatkan oknum setempat "bermain" dengan importir, agar proses pengecekan berlangsung cepat. Berikutnya, memerintahkan pimpinan Karantina setempat memecat pegawai tersebut.
TERPOPULER
