Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya investasi pembangunan bandara baru di Bali utara senilai Rp6,3 triliun yang berasal sepenuhnya dari investor.
"Iya Rp6,3 triliun dari mereka semua. Non APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kalau dia mau semua ya biar saja," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (2/4/2018).
Luhut mengatakan skema pembangunan bandara yang ditanggung sepenuhnya oleh investor itu juga akan dilakukan di Kediri, Jawa Timur, oleh PT Gudang Garam Tbk.
Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) sebagai investor yang akan membangun bandara baru di Kabupaten Buleleng itu juga telah menyampaikan rencana proyek kepadanya.
Bandara baru yang diharapkan dapat menyeimbangkan perekonomian wilayah Bali utara dan selatan itu rencananya akan dibangun di darat.
"Di darat. Itu yang dilaporkan ke saya tadi," katanya.
Kendati demikian, Luhut mengaku ingin mendapatkan paparan lebih rinci mengenai pembangunan bandara baru tersebut. Ia juga meminta investor memberikan paparan rinci dalam beberapa minggu ke depan agar pemerintah bisa melakukan kajian lebih lanjut.
"Tadi sudah paparan, tapi saya minta paparan detailnya dalam minggu-minggu depan. Supaya kita tahu pendanaan mereka Rp6,3 triliun itu darimana saja dananya karena ini non APBN, siapa konsultannya. Jangan nanti proyeknya dibilang iya, peletakan batu pertama, tahu-tahu tidak berlanjut," katanya.
Meski telah mendapat gambaran awal, Luhut mengaku belum mengetahui apakah nantinya pengelolaan bandara akan diserahkan kepada pemerintah atau tidak.
Pasalnya, investor bisa saja bekerja sama dengan Angkasa Pura atau justru mengajukan diri sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) agar mendapatkan hak pengelolaan bandara.
"Mungkin mereka ajukan. Tadi belum sampai detail ke situ. Kalau di (bandara) Kediri, iya, nanti kan diserahkan ke pemerintah, nanti pemerintah yang urus," tuturnya.
Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara di Bali utara masih masuk tahap kajian.
Menurut dia, kajian kemungkinan bisa diselesaikan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Namun, pemerintah mengaku akan mengutamakan prinsip kehati-hatian karena Bali merupakan destinasi wisata utama.
"Saya masih mengkaji. Semua masih memberikan pendapat. Itu dikumpulkan dan dikaji," pungkasnya. (Antara)
