Pada awal berbisnis, kata Yuswohady, pelaku usaha akan memperlakukan konsumen layaknya raja. Dia akan gencar melakukan promo untuk menekan tarif demi merebut hati konsumen sekaligus menyingkirkan kompetitornya, seperti yang dilakukan Grab saat ini.
Uber hengkang dari kawasan Asia Tenggara lantaran terus merugi bersaing dengan Grab dalam subsidi tarif, di mana pada 2017 saja mencatatkan rugi 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp60 triliun.
Oleh karena itu, Yuswohady meminta pemerintah mengantisipasi agar persaingan tidak sehat dalam bisnis ini di Indonesia tidak sampai terjadi. "Regulator perlu waspada," kata Yuswohady.
Rhenald Kasali, pakar bisnis sekaligus Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia pun mengatakan hal yang sama. Apalagi bisnis "ride sharing" ini sudah menjadi salah satu objek vital karena menyangkut kehidupan banyak orang.
"'Winner takes all", itu prinsip ekonomi. Tapi dalam hal ini tidak diinginkan, makanya harus terus diawasi supaya masyarakat tetap bisa punya pilihan dan tidak dirugikan," tuturnya.
Rhenald juga meminta pemerintah segera melakukan kajian untuk melihat dampak dari akuisisi Uber oleh Grab. "Merger atau akuisisi harus izin otoritas, kalau dia menimbulkan distorsi harga maka seharusnya tidak diizinkan," tukasnya. (Antara)
